Kasus Penyadapan Presiden, Megawati Minta Aturan Hukum Diperkuat

AKURAT.CO Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengaku prihatin terhadap kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, dia meminta pemerintah memperkuat aturan hukum mengenai penyadapan.

Menurutnya, tindakan tersebut bukan hanya persoalan pelanggaran aturan, tetapi juga mencerminkan hilangnya nilai perikemanusiaan.

"Makanya saya minta ini nanti sadap menyadap ini hukumnya lebih kuat. Dan untuk orang yang melakukan hal itu, coba dong bayangkan. Kayak apa ya keluarganya. Sudah ndak ada dari Pancasila kita yang namanya perikemanusiaan itu," kata Megawati di hadapan kader PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026).

Baca Juga: Sejumlah Fraksi DPR Usulkan RUU Penyadapan Segera Dibahas, Dasco: Kita Lihat Dinamikanya

Dia menilai, penggunaan alat penyadapan harus memiliki dasar dan kewenangan yang jelas. Dia menegaskan, penyadapan semestinya dilakukan oleh pihak yang berwenang berdasarkan ketentuan hukum, bukan digunakan secara sembarangan.

Dia juga mengungkapkan alasannya sejak awal tidak ingin menggunakan telepon seluler. Dia mengaku telah mengantisipasi kemungkinan dirinya menjadi sasaran penyadapan.

"Nah saya bilang saya enggak mau punya HP. Karena disadap. Buktinya iya. Alat sadap digunakan padahal tidak boleh itu harus ada aturannya. Kalau menyadap itu oleh siapa, oleh hukum yang sudah ada," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Megawati turut menyinggung persoalan pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dia mengingatkan bahwa dirinya telah menyampaikan desakan agar Listyo diganti sejak beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Megawati Singgung Listyo Sigit dan Kasus Penyadapan: Saya Orang yang Disadap

Desakan itu bukan didasari rasa iri maupun kebencian terhadap Listyo Sigit, melainkan berkaitan dengan aturan. "Buktinya saya sekarang kepingin ngomong, tahun berapa kan saya udah ngomong. Bahwa itu Pak Sigit itu udah waktunya," kata Megawati.

Sebelumnya, kasus dugaan penyadapan ilegal mencuat setelah Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya. Kasus tersebut turut menyeret nama Listyo Sigit dan sejumlah perwira tinggi Polri dalam proses penyidikan.

Dugaan penyadapan itu menjadi sorotan karena menyangkut keamanan komunikasi kepala negara sekaligus persoalan kepatuhan aparat terhadap hukum. Megawati pun meminta agar aturan mengenai penyadapan diperjelas dan diperkuat sehingga kewenangan tersebut tidak disalahgunakan.