BPK Sebut Tak Ada Aliran Dana ke Yaqut dalam Kasus Kuota Haji

AKURAT.CO Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan tidak menemukan aliran dana kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023–2024.

Keterangan tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi kuota haji yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2026). Dalam persidangan itu, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan empat ahli auditor BPK yang terlibat dalam pemeriksaan dan penghitungan kerugian negara.

Keempat ahli tersebut yakni Muhamad Ramadhani, Jamaluddin Effendi Wibowo, Muhammad Abdurrahman, dan Dwi Ari Kurniawan. Mereka memberikan keterangan terkait dugaan penyimpangan dalam proses pengisian kuota haji khusus tambahan pada 2023 dan 2024.

Dalam pemeriksaan, ahli BPK mengungkap adanya aliran dana yang dikaitkan dengan fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan. Namun, aliran dana tersebut disebut mengarah kepada sejumlah pegawai Kementerian Agama (Kemenag), asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), dan pihak lainnya, bukan kepada Yaqut.

Baca Juga: Sidang Kuota Haji: Ahli BPK Sebut Fee Rp143,9 Miliar, Yaqut Klaim Tak Terima Aliran Dana

Untuk 2023, ahli memaparkan nilai fee percepatan sebesar 1.467.000 dolar AS atau sekitar Rp22,37 miliar berdasarkan kurs dalam persidangan, ditambah Rp300 juta. Total nilai yang dipaparkan mencapai Rp22,67 miliar.

Adapun pada 2024, nilai fee percepatan yang diungkap mencapai Rp121,23 miliar. Nilai tersebut terdiri atas 7.395.200 dolar AS atau sekitar Rp117,17 miliar, 16 juta riyal Saudi atau sekitar Rp67,52 juta, serta Rp3,99 miliar.

Dalam persidangan, ahli juga memaparkan sejumlah dugaan penyimpangan dalam penetapan dan pengisian kuota haji khusus tambahan.

Pada 2023, Rizky Fisa Abadi, yang saat itu menjabat Kepala Subdirektorat Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Kemenag, disebut menentukan kuota bagi 54 PIHK untuk mengisi tambahan kuota haji khusus dengan jamaah berstatus T0 atau TX.