Prabowo Disarankan Ambil Langkah Taktis Ini Demi Cegah Indonesia Rusuh Seperti Eropa

AKURAT.CO Demonstrasi berujung kerusuhan besar yang saat ini melanda belahan bumi Eropa harus dijadikan pelajaran penting bagi Presiden Prabowo Subianto. Presiden diharapkan segera mengambil langkah taktis atas upaya sekelompok orang menciptakan kekalutan sosial di dalam negeri.

Dalam analisa Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, beberapa indikator pemicu kerusuhan sosial seperti yang terjadi Prancis, Portugal, Italia dan beberapa negara Eropa lain, sejatinya mulai terlihat di Indonesia.

Mulai dari situasi perekonomian yang dirasakan oleh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang diklaim pemerintah tidak sesuai dengan kenyataan yang dirasakan kebanyakan rakyat sehari-hari.

Selanjutnya, pasar modal mengalami tekanan berat sehingga mengakibatkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok. Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali di atas Rp18.000.

Indikator lain yang bisa mengancam keamanan, menurut Fernando, adalah polemik syarat pendidikan minimal dari Gibran Rakabuming Raka ketika mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden. Polemik ini sengaja digulirkan oleh sekelompok orang yang patut diduga sarat muatan politik namun dibungkus rapi dengan isu konstitusi dan penegakan keadilan.

Baca Juga: Dua Tahun Prabowo-Gibran: Dari Renovasi 30.000 Sekolah, 62 Juta Penerima MBG Sampai Investasi Rp3.923 Triliun

"Dalam isu ijazah Gibran, saya melihat tujuan mereka (kelompok yang mempersoalkan) semata hanya karena nafsu kelompok yang ingin segera berkuasa," kata Fernando dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Selasa (20/10/2026).

Dia mengendus skenario panjang sudah disiapkan untuk menjatuhkan Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden. Target politiknya adalah ada dasar hukum yang kuat untuk mendiskualifikasi pasangan Prabowo-Gibran melalui gugatan di Mahkamah Konstitusi.

Karena itu, agar polemik ijazah Gibran tidak berkepanjangan sampai menjadi konflik horizontal di akar rumput, Fernando mengusulkan Presiden Prabowo melakukan langkah taktis.

“Sebaiknya, Presiden Prabowo segera meminta partai politik anggota koalisi pendukung pemerintah menugaskan anggotanya di DPR RI segera membahas UU Pemilu dan melakukan beberapa perubahan terutama, pada pasal yang mengatur syarat pendidikan capres dan cawapres, untuk mengakomodir calon yang menempuh pendidikan di luar negeri seperti Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka,” kata.

Selain itu, masih terkait aturan Pilpres, Fernando mengusulkan penambahan klausul yang menegaskan bahwa semua proses menuju Pilpres tidak bisa digugat setelah tahapan pelantikan presiden dan wakil presiden. Dengan demikian tidak akan ada lagi upaya mengganggu kinerja pemerintah akibat ‘residu’ Pilpres.