Akurat Logo

Mahasiswa Bawa Lima Tuntutan di Tugu Tani, Karhutla hingga Biaya Pendidikan

Okto Rizki Alpino | 20 Oktober 2026, 17:08 WIB
Mahasiswa Bawa Lima Tuntutan di Tugu Tani, Karhutla hingga Biaya Pendidikan
Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra, memberikan keterangan di tengah unjuk rasa di Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). - Foto: Akurat.co/Okto Rizki Alpino

AKURAT.CO Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama BEM dari sejumlah universitas dan elemen masyarakat membawa sejumlah tuntutan dalam demonstrasi di Kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).

Tuntutan mencakup penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional hingga penurunan biaya pendidikan.

Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra, menjelaskan, aksi ini merupakan agenda kedua yang digelar kelompok mahasiswa dan masyarakat untuk menyuarakan tuntutan kepada pemerintah.

"Yang pertama adalah untuk menetapkan karhutla sebagai bencana nasional dan untuk memulihkan ekosistem di sana," katanya.

Selain penanganan karhutla, mahasiswa menuntut pembenahan tata kelola kebijakan ekonomi untuk memberantas ketimpangan sosial. Juga mendesak pemerintah menghentikan penyempitan ruang sipil dan militerisasi.

Baca Juga: Gugat Pemerintah, Mahasiswa dan Masyarakat Tutup Jalan Sekitar Tugu Tani

Menurut Fathimah, tuntutan mengenai ruang sipil dan militerisasi kembali disuarakan karena mahasiswa menilai belum ada perubahan berarti.

"Ini juga tuntutan yang sudah cukup sering kita bawa, tapi masih harus kita bawa lagi karena rasanya belum terlalu ada perubahan," ujarnya.

Dua tuntutan lainnya adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta penurunan biaya pendidikan dan perwujudan sistem pendidikan yang berpihak kepada rakyat.

Fathimah mengatakan, aksi kali ini dikemas berbeda dari demonstrasi sebelumnya. Mahasiswa tidak terlalu berfokus pada orasi, tetapi juga menghadirkan sejumlah pertunjukan dan kegiatan dengan suasana yang lebih santai.

Model aksi tersebut diharapkan dapat menarik lebih banyak masyarakat untuk berpartisipasi. Menurutnya, pendekatan itu ditujukan untuk mengurangi sekat yang mungkin membuat masyarakat enggan berpartisipasi dalam unjuk rasa.

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.