Akurat Logo

Hasto: Karhutla Berulang Karena Tata Ruang Salah dan Supremasi Hukum Lemah

Putri Dinda Permata Sari | 17 Oktober 2026, 22:30 WIB
Hasto: Karhutla Berulang Karena Tata Ruang Salah dan Supremasi Hukum Lemah
Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 RI di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. - Akurat.co/Putri Dinda Permata Sari

AKURAT.CO Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menilai kebakaran hutan dan lahan yang berulang setiap tahun berakar pada dua hal, yakni kesalahan kebijakan tata ruang dan lemahnya penegakan hukum. Menurutnya, keduanya harus dibenahi bersamaan.

"Kembali pada kebakaran hutan, pertama kesalahan kebijakan akibat tata ruang. Maka mengapa Ibu Mega ketika menjadi Presiden, beliau tidak mengeluarkan izin untuk tanaman sawit apalagi dari hutan-hutan. Hutan-hutan harus dilindungi, terus ada moratorium hutan," kata Hasto saat menjawab pertanyaan peserta webinar di kawasan Clungup Mangrove Conservation (CMC) Tiga Warna, Malang Selatan, Sabtu (17/10/2026).

"Yang kedua, supremasi hukum harus dibangun. Jadi mereka yang membuka lahan dengan membakar itu harus dikenakan suatu sanksi yang tegas. Apalagi setelah dibakar kemudian dikonversikan ke sawit," ujarnya.

Baca Juga: BMKG Deteksi 478 Titik Panas Karhutla, Sumsel Paling Banyak

Dia menyebut, komoditas sawit menutup ruang bagi tanaman lain. Bahkan Megawati menyebut tanaman sawit adalah tanaman yang sombong karena dia tidak mau tanaman yang lain hidup di sekitarnya.

Menurutnya, persoalan karhutla juga berdampak pada posisi Indonesia di hadapan negara tetangga. Dia mengaku sebelumnya sudah menyampaikan hal itu kepada awak media.

"Kemarin ketika saya ditanya oleh pers bagaimana tanggapan tentang kebakaran hutan? Saya mengatakan betapa menderitanya itu rakyat Indonesia di Kalimantan, mereka adalah kita. Betapa menderitanya di Sumatera. Tetapi betapa menurunnya marwah bangsa ini ketika asap itu kemudian sampai ke Singapura, Malaysia, Brunei, dan mereka mengatakan Indonesia negara besar masa Anda tidak mampu menyelesaikan persoalan kebakaran hutan dan kemudian kami harus ikut menanggung akibatnya," katanya.

"Ini kan menurunkan marwah kita sebagai bangsa. Apa persoalan itu? Yang pertama adalah tata ruang. Jadi salah kebijakan," ujar Hasto.

Baca Juga: WALHI Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Dia juga menyoroti lemahnya kesiapan menghadapi musim kering. Banyak pakar yang sudah mengingatkan bahwa Indonesia akan menghadapi El Nino ekstrem yang berimplikasi pada lahan-lahan gambut, sehingga berpotensi untuk menciptakan suatu titik-titik api sebagai penyebab juga kebakaran di beberapa wilayah.

Meski demikian, PDI Perjuangan melihat langkah-langkah antisipasi, koordinasi, dan mitigasi yang dilakukan pemerintah masih sangat kurang. Menurutnya, persoalan ini bukan peristiwa tunggal.

"Ini bukan peristiwa sekali, ini suatu kejadian yang berulang yang menunjukkan tidak tumbuhnya kapasitas mitigasi kita dalam melakukan hal itu," kata Hasto.

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.