Menteri HAM Buka Suara soal Konflik Papua, Ada Pesan Tegas untuk TPN-OPM

AKURAT.CO Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menegaskan, warga sipil harus dilindungi dan tidak boleh menjadi sasaran dalam konflik bersenjata di Papua.

Pigai mengatakan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) tidak dibenarkan melakukan pembunuhan maupun penyanderaan terhadap warga sipil.

Menurut dia, apabila terdapat warga yang dianggap melakukan pelanggaran, tindakan yang semestinya dilakukan adalah menangkapnya dalam keadaan hidup untuk kemudian diproses sesuai hukum.

"TPN-OPM tidak boleh membunuh warga sipil, tidak boleh, tidak boleh. Masalahnya mereka ini mungkin ada penasehatnya," kata Pigai di Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Pigai kemudian menyinggung dugaan adanya pihak yang memberikan nasihat kepada kelompok tersebut terkait cara mengidentifikasi warga sipil sebelum melakukan tindakan kekerasan.

"Masalahnya, penasehatnya bahwa warga sipil identitasnya mereka pegang dulu baru orangnya dieksekusi. Tapi tidak boleh. Sandera tidak boleh ya, saya larang ya, tidak boleh. Maksudnya jangan hilangkan nyawa. Ditangkap hidup-hidup baru dikasih hukuman," ujarnya.

Ia menegaskan tidak boleh ada tindakan penyanderaan maupun pembunuhan terhadap warga sipil dalam situasi konflik.

"Saya larang disandera ya. Larang, larang, jangan bunuh. Nyawa manusia itu tidak boleh bunuh. Kita nggak mau," tegas Pigai.

Baca Juga: Forum Koordinasi Kebijakan HAM 2026 Jembatani Aspirasi Masyarakat dengan Pemerintah