Anggota Komisi VIII DPR Minta Wacana War Tiket Haji Dihentikan, Fokus pada Penyelenggaraan Ibadah

AKURAT.CO Sejumlah anggota Komisi VIII DPR meminta pemerintah menghentikan wacana war tiket haji dan fokus pada penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang akan segera berlangsung.

Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, yang sebelumnya mewacanakan tentang war tiket haji.

Anggota Komisi VIII DPR, Hidayat Nur Wahid, menilai war tiket haji belum memiliki dasar hukum memadai, terutama terkait mekanisme pembagian kuota.

"Kalau kita baca dari pernyataan Pak Wamenhaj, baik yang secara lisan maupun tertulis, beliau menyampaikan bahwa tiket itu nanti tidak mengganggu antrean yang sudah ada, maka diberlakukan pada penambahan kuota haji yang didapatkan oleh Kemenhaj. Pertanyaannya apakah serta merta demikian karena undang-undang kita sudah mengatur secara rinci bila terjadi penambahan kuota. Itu ada aturannya dan bukan itu dengan sangat jelas disebutkan dalam Undang-Undang haji dan umrah," jelasnya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Hidayat mengingatkan, pelanggaran terhadap aturan pembagian kuota sebelumnya bahkan berujung masalah hukum.

Pembahasan war tiket haji tidak memiliki urgensi saat ini karena terbentur regulasi yang masih berlaku.

Baca Juga: Harga Avtur Naik, Kemenhaj Koordinasi dengan Kejagung Tutup Kenaikan Biaya Penerbangan Haji

"Itulah karenanya tidak ada urgensinya membahas tentang war tiket sekarang ini karena ada aturan hukum yang mengatur yang tidak memungkinkan untuk sekarang ini war tiket," kata Hidayat.

Anggota Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina, menyayangkan jika pemerintah justru mengalihkan fokus persiapan penyelenggaraan ibadah haji ke wacana war tiket.

"Saya justru sebetulnya menyayangkan apabila Pak Menteri Haji dan Pak Wamen tidak fokus terhadap urusan penyelenggaraan haji hari ini. Sebetulnya tugas bapak ibu ini ditentukan hari ini, bukan berbicara mengenai war tiket," katanya.

Politisi PDIP itu menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah terkait pelaksanaan haji tahun ini.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR, Maman Abdurrahman, juga meminta agar wacana tersebut ditunda dan pemerintah fokus pada sistem terbaik penyelenggaraan haji.

"Wacana tentang war tiket itu, menurut saya, perlu agak dihentikan dulu di saat kita harus mengurus soal sistem yang terbaik," katanya.

Baca Juga: Komnas Haji Kritik Wacana War Tiket Haji: Perlu Dipertimbangkan!

Meski demikian, Maman melihat konsep war tiket bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mempercepat antrean haji, terutama bagi kelompok tertentu.

Konsep tersebut berpotensi menjadi terobosan, namun tetap perlu kajian matang agar tidak menimbulkan persoalan baru.

"War tiket ini menjadi harapan bagi kita, seperti pola kuota atau undian yang pernah kita lakukan. Karena haji itu kan betul-betul tergantung nasib," tuturnya.

DPR menegaskan komitmennya untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji 2026 berjalan sukses. Dengan keberangkatan jemaah yang dijadwalkan mulai 22 April mendatang.