Pemerintah Harus Bangun Sistem Early Warning Cegah Kasus Penipuan Online Pekerja Migran

AKURAT.CO Ketua DPR RI, Puan Maharani, menanggapi kasus penipuan online yang dialami 110 warga negara Indonesia (WNI). Di mana para WNI tersebut akhirnya menjadi korban kerja paksa di Kamboja. 

Untuk itu, dia mendesak pemerintah membangun sistem early warning lintas lembaga, untuk mencegah kasus penipuan daring (online scam) yang menimpa pekerja migran Indonesia di luar negeri.

"Pemerintah perlu membangun mekanisme deteksi dini di titik keberangkatan agar tidak ada lagi warga yang berangkat tanpa perlindungan negara," kata Puan, Kamis (30/10/2025).

Dia menjelaskan, sistem peringatan dini itu harus melibatkan Ditjen Imigrasi, aparat bandara, dan maskapai penerbangan untuk memantau perjalanan mencurigakan ke negara-negara berisiko tinggi, seperti Kamboja, Myanmar, dan Laos, yang diketahui menjadi pusat aktivitas online scam dan kerja paksa.

Baca Juga: Polisi Vietnam Bongkar Sindikat Penipuan Online di Kamboja, 59 Warga Ditangkap

Menurutnya, langkah ini menjadi penting karena masih banyak warga yang berangkat ke luar negeri tanpa melalui mekanisme resmi. "Negara harus hadir memastikan setiap warga mendapatkan akses pekerjaan yang manusiawi dan terlindungi, di mana pun mereka bekerja," katanya.

Puan juga mendorong pemerintah memperkuat koordinasi antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Luar Negeri, dan instansi terkait untuk memperketat proses pra-keberangkatan, termasuk dalam pemberian informasi dan pelatihan bagi calon pekerja migran.

Selain itu, DPR akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap upaya penegakan hukum bagi jaringan perekrut ilegal yang kerap menjebak warga bekerja di luar negeri tanpa perlindungan. 

"Negara tidak boleh kalah dari sindikat yang memanfaatkan kesulitan ekonomi rakyat," pungkas Puan.