Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat Terpadu Permanen

AKURAT.CO Komisi VIII DPR RI menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur permanen bagi Program Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) agar tidak lagi bergantung pada fasilitas sementara milik Kementerian Sosial (Kemensos).

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Derta Rohidin, menyampaikan, sebagian besar SRT yang telah berjalan saat ini masih menumpang di balai-balai Kemensos. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat kualitas pembelajaran dan keberlanjutan program dalam jangka panjang.

“Kami memahami bahwa inisiasi program memang membutuhkan strategi cepat, termasuk memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Namun, ketergantungan pada balai yang tidak dirancang sebagai sekolah tentu memiliki keterbatasan, baik dari sisi kenyamanan, fasilitas pendukung seperti perpustakaan dan laboratorium sederhana, hingga jam operasional,” ujar Derta di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Derta menegaskan, DPR akan mendorong dan mengawasi penuh pelaksanaan pembangunan gedung permanen yang telah direncanakan mulai tahun depan.

“Estimasi pembangunan fisik tahun depan harus kita dukung dan kawal bersama. Gedung sekolah yang berkualitas dan sesuai standar pedagogis dasar sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta memotivasi peserta didik,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah perlu memiliki peta jalan (roadmap) pembangunan yang jelas, transparan, dan terukur, termasuk tahapan pembangunan, sumber pendanaan, serta waktu pelaksanaannya.

Baca Juga: Rizki Juniansyah Bidik Rekor Dunia Total Angkatan Usai Pecahkan Rekor Clean & Jerk

“Pemerintah harus memastikan roadmap pembangunan SRT berjalan sesuai target. Tahun 2026 tidak boleh ada lagi SRT yang menumpang pada fasilitas milik instansi lain,” tegas legislator asal Bengkulu tersebut.

Lebih lanjut, Derta menyoroti pentingnya sinergi lintas kementerian untuk memastikan mutu pendidikan di SRT berjalan optimal.

“Keberhasilan SRT tidak hanya diukur dari bangunan fisiknya, tetapi juga dari kualitas tenaga pengajar. Karena itu, kami mendorong Kemensos untuk berkolaborasi dengan Kemendikbudristek dalam penyusunan kurikulum khusus serta pelatihan berkelanjutan bagi para pengajar,” ujarnya.

Ia menilai, pendekatan kolaboratif antara lembaga sosial dan pendidikan menjadi kunci agar SRT mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kapasitas masyarakat, terutama di daerah rentan.

Komisi VIII, kata Derta, akan memperkuat fungsi pengawasan agar program benar-benar menyentuh kelompok sasaran yang tepat dan memberikan dampak sosial ekonomi yang terukur.

“Kami akan memastikan pengawasan tidak hanya fokus pada jumlah siswa, tetapi juga pada peningkatan kompetensi, keterampilan hidup, serta dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga,” katanya.

Derta menegaskan, pembangunan Sekolah Rakyat Terpadu bukan sekadar proyek pendidikan, melainkan investasi sosial jangka panjang bagi kemajuan bangsa.

“Program SRT adalah investasi strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Ini bukan sekadar bangunan sekolah, tetapi langkah nyata membangun masa depan yang lebih setara,” pungkasnya.