Ironis, Saat Harga Beras Dunia Turun Tapi di Indonesia Justru Naik

AKURAT.CO Komisi IV DPR RI mengkritisi harga beras nasional yang mengalami kenaikan, di saat harga beras dunia mengalami penurunan.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, mengatakan bahwa permasalahan ini bukan hanya semata akibat faktor global, namun lebih kepada lemahnya tata kelola pangan nasional.

Menurut data dari FAO dan Bank Dunia, harga beras dunia pada April 2025 berada di kisaran USD 343–415 per metrik ton, atau sekitar Rp5,5 juta hingga Rp6,6 juta per ton dengan kurs Rp16.000 per USD.

Baca Juga: Harga Beras Global Turun, Wamentan: Karena Indonesia

Harga ini menunjukkan penurunan hingga 22 persen dibandingkan tahun lalu. Penurunan disebabkan oleh membaiknya produksi global, dibukanya kembali ekspor oleh India, dan melemahnya permintaan dari negara-negara importir besar, termasuk Indonesia.

"Ini ironis. Saat harga dunia turun karena kelebihan pasokan, harga beras di dalam negeri justru melonjak. Ini membuktikan ada yang tidak sinkron antara dinamika global dan sistem distribusi pangan nasional kita,” ujar dia, Sabtu (17/5/2025).

Ia juga menyoroti sejumlah faktor yang diduga kuat menjadi penyebab lonjakan harga domestik, mulai dari lemahnya pengendalian rantai distribusi, keterlambatan penyerapan panen petani oleh Bulog, hingga belum maksimalnya cadangan beras pemerintah (CBP) dalam meredam gejolak harga di pasar.

"Kalau harga gabah petani masih rendah, tapi harga beras konsumen mahal, maka jelas yang diuntungkan adalah tengkulak dan spekulan," imbuhnya.

Baca Juga: Bapanas Sebut Biaya Produksi Yang Tinggi Jadi Penyebab Harga Beras Mahal

Menurutnya, negara dapat bergerak cepat untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. "Negara seharusnya hadir untuk menyeimbangkan, bukan justru membiarkan disparitas harga ini terus melebar," ucapnya.

Dia mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi strategi stabilisasi harga pangan, mempercepat serapan beras petani lokal, dan memastikan bahwa kebijakan penghentian impor tidak berdampak negatif terhadap ketersediaan dan keterjangkauan pangan masyarakat.

"Jangan sampai narasi swasembada malah menutupi kegagalan dalam menjamin harga wajar bagi rakyat. Kita perlu reformasi tata kelola pangan, bukan sekadar kebijakan jangka pendek yang menimbulkan euforia sesaat," tegasnya.