Tingkatkan PAD, Mendagri Dorong Kepala Daerah Bentuk Mal Pelayanan Publik

AKURAT.CO Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mendorong kepala daerah di seluruh Indonesia untuk membentuk Mal Pelayanan Publik (MPP). Tak hanya mengoptimalkan pelayanan masyarakat, namun juga untuk menarik investasi pihak swasta, yang bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Maka swastanya, harus diberikan insentif, mulai dari perizinan dipermudah, kemudian dibuat sistem. Harus sudah ada Mal Pelayanan Publik, MPP. Jadi jangan dilempar-lempar ke sana kemari," kata Tito, Sabtu (22/2/2025).
Dengan adanya MPP, pemda akan lebih mudah menyelesaikan berbagai macam pelayanan bagi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perizinan. Untuk itu, dia mendorong agar pembentukan MPP segera direalisasikan, khususnya di kabupaten dan kota besar.
"Terutama di kota yang ada perkotaannya, sama kabupaten yang kabupaten besar, wajib itu membuat ada one drop system, pelayanan terpadu satu pintu, Mal Pelayanan Publik. Sehingga semuanya tidak dilempar-lempar ke kepala dinas," ujarnya.
Baca Juga: Retreat Kepala Daerah Sudah Sesuai dengan Undang-undang
Dia berharap, kehadiran MPP dapat mendorong inovasi di tingkat Pemda. Antara lain, dengan mempermudah perizinan dan menyiapkan infrastruktur, sarana, serta prasarana guna mendukung investasi.
"Siapkan sarana prasarana untuk mereka, supaya berlomba-lomba datang ke tempat teman-teman. Supaya apa? PAD-nya naik, [sehingga] rekan-rekan punya uang untuk membuat program-program," tegasnya.
Selain itu, Tito juga memberikan apresiasi kepada MPP Kabupaten Badung, Bali. Dia menilai, MPP Kabupaten Badung telah berhasil memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan menciptakan sistem kantor yang ramah, layaknya pelayanan di bank.
Dia pun mengimbau daerah lain, untuk berlomba-lomba menciptakan terobosan melalui MPP, agar semua pelayanan masyarakat, termasuk perizinan investasi dapat ditangani secara maksimal.
"Nah, ini tolonglah ini penting bagi rekan-rekan supaya ada kepastian, kemudahan. Dan ujungnya nanti swasta akan hidup. Begitu swasta hidup, PAD akan naik, dan swasta juga akan melakukan percepatan pembangunan," jelasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Hotman Paris Bongkar Kejanggalan Putusan MK soal Ijazah Gibran: Tidak Berwenang, Kok Bahas Substansi?
- 2KDM dan Pramono Anung Sambangi Istana Pakai Dasi Biru di Tengah Kabar Gibran Mundur, Ada Apa?
- 3Moto3 Qatar: Hiroshi Aoyama Puji Manajemen Ban Veda Ega Pratama di Lusail
- 4Cek BSU November 2026 Pakai NIK KTP, Benarkah Bantuan Rp900 Ribu Sudah Cair?
- 5Kalender Jawa 8 November 2026: Watak Weton Minggu Dikenal Pekerja Keras
- 6Gerakan Indonesia Baru Jadikan Sekretariat Wapres Posko Perlawanan Politik
- 7Tiga Kader PSI di Kabinet Prabowo Kompak Mundur dari Partai, Bestari Barus: Kami Terima, Tapi Merasa Kehilangan
- 8Jadwal Timnas Indonesia U-17 di Kualifikasi Piala Asia 2027, Cek Lawan dan Syarat Lolos
- 9Dugaan Makar Diusut, Kepala Bakom: Prabowo Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu
- 10Prabowo Terima Surat Kepercayaan 11 Duta Besar LBBP Negara Sahabat, Ini Daftarnya







