Langkah Gibran Buktikan Keabsahan Ijazah ke PTUN Hanya Bikin Kegaduhan Politik Makin Berlarut-Larut

AKURAT.CO Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, disarankan untuk mengundurkan diri dari jabatannya dengan legowo, guna menjaga kondusifitas dan menghindari kegaduhan berkepanjangan.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gema Bangsa, Muhammad Sopiyan, mengingatkan polemik syarat ijazah Wapres sudah terang benderang diperjelas oleh dua putusan lembaga tinggi negara yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Harus mengedepankan kepentingan bangsa dan stabilitas nasional di atas ego maupun manuver politik jangka pendek," ucap Sopiyan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Baca Juga: Gema Bangsa Sarankan Gibran Mundur dengan Ksatria dan Terhormat

Jika hal ini terus berlarut-larut, bangsa ini akan menghabiskan energi untuk polemik yang sudah diputuskan oleh ketetapan hukum. Karenanya, dinamika politik yang berkembang saat ini, menuntut kebesaran hati dan kedewasaan sikap dari para elite politik.

"Sehingga langkah mundur sebagai Wakil Presiden meupakan keputusan paling terhormat dan bijak yang semestinya diambil demi menjaga stabilitas serta kebaikan bangsa secara luas," pesannya.

Menanggapi wacana pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Sopiyan menegaskan langkah hukum tersebut tidak lagi relevan dan justru berisiko memperpanjang kegaduhan politik yang tidak produktif bagi masyarakat.

"Langkah paling kesatria dan bijak adalah mundur secara terhormat demi kebaikan bangsa. Memaksakan diri menguji keabsahan ke PTUN sudah tidak ada gunanya selain menambah polemik dan menghabiskan energi publik yang semestinya difokuskan untuk memajukan negeri," ucapnya.

Baca Juga: HMP Pemakzulan Gibran Bakal Dibawa ke Rapat Paripurna DPR Besok

Sopiyan juga menggarisbawahi, legitimasi sejati seorang pemimpin bertumpu pada kepercayaan moral dan penerimaan publik, bukan semata-mata pada pembelaan administratif di ruang sidang.

"Ketika situasi sudah tidak lagi produktif bagi kemaslahatan negara maka tidak perlu memaksakan diri untuk mempertahankan posisinya hari ini," tegasnya.

Diketahui, MA telah mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Pemohon Subhan Palal. Dalam putusannya, MA memutuskan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.