Anies hingga Ganjar Ramaikan HUT ke-39 Ikatan Advokat Indonesia

AKURAT.CO Dalam rangka memperingati HUT ke-39, Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

Hal ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat komitmen organisasi kuat yang berkeadilan, memperjuangkan ketahanan hukum, serta memberdayakan profesi advokat sebagai salah satu pilar penting penegakan hukum di Indonesia.

Dalam sambutannya, Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M.,selaku Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia menyampaikan seruan kepada
Presiden Prabowo Subianto, bahwa IKADIN setuju dengan segala upaya untuk
memberantas korupsi sebagai salah satu agenda dari pemerintah baru ini.

"Namun mengingatkan agar upaya tersebut dilakukan dengan cara yang berkeadilan," ujarnya.

Kegiatan ini mengusung semangat refleksi, inovasi, dan kolaborasi yang tercermin dalam empat agenda utama.

Dalam upaya menjawab tantangan penegakan hukum di Indonesia, panel diskusi bertajuk “Menegakkan Hukum untuk Kepastian Hukum dan Keadilan” diadakan dengan menghadirkan lima tokoh inspiratif.

Diskusi ini membahas isu-isu fundamental dalam sistem hukum, mulai dari korupsi hingga pentingnya inklusivitas dan keadilan restoratif.

Ganjar Pranowo yang turut hadir mengawali diskusi dengan menyoroti bahaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang menurutnya harus dianggap setara dalam ancaman yang dihadirkannya.

"Pasca kemerdekaan, panglima negara kita adalah politik. Namun, kita perlu menjadikan hukum sebagai panglima negara,” ujar Ganjar.

Ia menekankan pentingnya dua indikator dalam menciptakan keadilan, yakni
rasa keadilan di masyarakat bahwa saat suatu keputusan diambil di pengadilan, maka apabila ada keadilan dalam keputusan tersebut maka hal tersebut akan dirasakan oleh masyarakat.

Kedua Kebebasan berpendapat, dimana kebebasan berpendapat adalah salah satu hal terpenting, salah satunya di ruang akademik.

Terkait harapan pada pemerintah saat ini, Ganjar menyampaikan untuk memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pemerintah baru untuk melakukan pekerjaannya dan menggenapi janjinya. "Karena saat ini terlalu dini untuk
mengevaluasi kinerja pemerintah," sebut dia.

Sementara itu, Anies Rasyid Baswedan membahas perjalanan hukum lintas waktu, mengambil contoh dari sejarah VOC, perusahaan multinasional pertama di dunia yang menerbitkan saham publik.

Anies menyampaikan bagaimana VOC merupakan contoh dari pihak yang
tumbuh kuat karena governance dan hukum, tapi ironisnya VOC juga tumbang
karena menginstitusionalkan korupsi.

Anies mengajak publik belajar dari pengalaman di Amerika Utara dan Amerika Selatan, yang menunjukkan negara yang berkembang adalah negara inklusif yang mendorong inovasi dan keterlibatan ekonomi-politik bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Sebaliknya, negara ekstraktif yang hanya melayani kepentingan kelompok tertentu
akan hancur," tegasnya.

Menurutnya, jelas bagaimana ketika korupsi dilembagakan dan dirasionalisasikan, suatu organisasi atau negara akan hancur. Anies juga menyoroti pentingnya kepastian hukum untuk menarik investasi.

"Apabila perjanjian investasi tidak ditandatangani di Indonesia, ini menunjukkan bahwa kita belum dianggap sebagai mitra yang setara di mata dunia," pungkasnya.