Menteri HAM Minta Anggaran Rp20 Triliun, DPR Ingatkan Soal Pendapatan Negara

Paskalis Rubedanto | 23 Oktober 2024, 16:32 WIB

AKURAT.CO DPR merespons pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, yang meminta anggaran kementeriannya dinaikkan dari Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun.

Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, mengatakan, penambahan anggaran bisa dipenuhi selama angkanya masuk akal dan sesuai kondisi keuangan negara.

"Semua masuk akal. Tetapi masuk akal itu juga harus disesuaikan dengan kondisi keadaan anggaran pendapatan negara kita," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (23/10/2024).

Adies meminta Kementerian HAM untuk mengajukan kepada Komisi XIII sebagai mitra resmi dalam rapat kerja ke depan.

Jika benar-benar ingin meminta tambahan anggaran.

"Nanti kan mereka akan mengajukan ke Komisi XIII, anggaran-anggaran itu dibutuhkan untuk apa saja. Biasanya kan seperti itu. Dan anggaran ini kan nanti akan dibahas sekitar bulan April-Mei. Ini kan akan masuk anggaran dibahas di 2025 untuk 2026. Kalau anggaran 2024 untuk anggaran 2025 kan sudah selesai dibahas kemarin," jelasnya.

Namun, menurut Adies, pembahasan tersebut baru bisa dilaksanakan pada 2025.

Pasalnya, anggaran 2025 sudah dibahas tahun ini oleh DPR periode lalu.

"Jadi, pembahasannya nanti akan dibahas di tahun 2025, sekitar dimulai sekitar bulan April. Nanti rekan-rekan di Komisi XIII pasti akan melihat apa saja yang dibutuhkan. Dari Rp60 itu sampai ke Rp20 triliun nanti akan dilihat apakah visibel atau tidak. Kalau visibel tentu akan disetujui," terangnya.

Adies menilai, Kementerian Keuangan akan menafsir apakah kenaikan anggaran tersebut masuk akal atau tidak.

Sebab, banyak juga kementerian-kementerian baru yang membutuhkan anggaran.

"Kementerian lama saja kemarin anggarannya kan masih ada yang kurang, ada minta penambahan. Belum lagi ada kementerian baru. Nah, nanti mungkin akan dilihat di sana. Kawan-kawan Komisi XIII ini kan mulai raker-raker ya, jadi nanti mungkin akan dilihat. Mereka kan pasti akan curhat pada saat raker, apanya yang kurang, apanya yang perlu ditambah," jelasnya.

"Maka, inilah tugas dari Menteri Keuangan dan teman-teman di Komisi XIII, khususnya di DPR ini. Kemudian nanti naik ke Banggar. Kebetulan saya juga Korekkeu, nanti kita akan lihat laporan-laporan dari teman-teman terkait dengan anggaran-anggaran tersebut," Adies memaparkan.