Maladewa Siapkan Larangan Permanen Warga Israel Masuk, RUU Mulai Dibahas Parlemen

AKURAT.CO Pemerintah Maladewa berencana memberlakukan larangan permanen bagi warga Israel yang menggunakan paspor Israel untuk memasuki negara kepulauan tersebut. Rencana ini tertuang dalam rancangan undang-undang (RUU) baru yang diajukan pemerintahan Presiden Mohamed Muizzu.

Kantor Presiden Mohamed Muizzu mengumumkan rancangan aturan tersebut dalam konferensi pers pada Senin. RUU itu mengatur larangan masuk tanpa pengecualian bagi siapa pun yang memegang paspor Israel, terlepas dari perubahan situasi politik maupun kondisi lainnya.

"RUU yang berlaku saat ini mengatur larangan masuk tanpa syarat bagi siapa pun yang memegang paspor Israel, terlepas dari perubahan keadaan," demikian pernyataan kantor Presiden Muizzu.

Larangan masuk bagi pemegang paspor Israel sebenarnya sudah diberlakukan Maladewa sejak April 2025, menyusul meningkatnya kecaman terhadap serangan Israel di Jalur Gaza. Dengan RUU baru ini, pemerintah Maladewa ingin memperketat sekaligus memberikan landasan hukum yang lebih permanen terhadap kebijakan tersebut.

RUU tersebut telah melewati pembacaan pertama di parlemen dan masih membutuhkan persetujuan anggota legislatif sebelum resmi diberlakukan. Selama proses pembahasan berlangsung, larangan yang sudah ada tetap berlaku.

Namun, ketentuan baru ini memiliki batasan. Larangan hanya berlaku bagi orang yang masuk menggunakan paspor Israel dan tidak mencakup warga Israel yang bepergian dengan paspor negara lain.

Pada Desember 2023, Kementerian Luar Negeri Israel sebenarnya telah mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya agar tidak mengunjungi Maladewa. Peringatan itu dikeluarkan karena meningkatnya sentimen anti-Israel selama perang di Gaza. Pemerintah Israel juga memperingatkan bahwa mereka mungkin kesulitan memberikan bantuan kepada warganya jika menghadapi masalah di negara tersebut.

Maladewa sebelumnya pernah memberlakukan larangan terhadap wisatawan Israel, tetapi kebijakan itu dicabut pada awal 1990-an. Kedua negara bahkan sempat menjajaki pemulihan hubungan diplomatik pada 2010.

Selain larangan masuk, pemerintah Maladewa juga mengajukan RUU terpisah yang akan membatasi warga negara Israel dan perusahaan milik Israel memperoleh hak sewa di sejumlah kawasan pengembangan tertentu.

Berbeda dengan aturan perjalanan, pembatasan kepemilikan hak sewa tersebut juga akan berlaku bagi warga Israel yang menggunakan paspor kedua. Calon pembeli nantinya harus melalui proses pemeriksaan sebelum memperoleh hak atas properti di kawasan yang ditentukan.