KIP: Keppres Pemberian Gelar Kehormatan Adalah Informasi Publik

Mukodah | 29 Februari 2024, 17:38 WIB

AKURAT.CO Pemberian gelar Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, menjadi pro kontra dalam perbincangan publik secara luas.

"Keppres pemberian gelar Jenderal Kehormatan Pak Prabowo itu terkategori informasi publik terbuka dan wajib berkala. Lebih baik masyarakat mengetahui penjelasan dalam informasi publik badan publik terkait daripada mengonsumsi perbincangan yang referensinya hoaks," jelas Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Arya Sandhiyudha, Menanggapi pro kontra tersebut, Kamis (29/2/2024).

Dia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Keputusan Presiden (Keppres) pada prinsipnya terkategori informasi publik yang terbuka dan wajib berkala.

Artinya, informasi yang wajib diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap enam bulan sekali. Termasuk Keppres Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat Secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto.

"Maka masyarakat punya hak untuk tahu dan badan publik terkait, misalnya seperti Sekretaris Kabinet dapat memberikan informasi publik tersebut untuk menghindari dominasi unsur hoaks, disinformasi dan misinformasi dalam setiap perbincangan," ujar Arya.

KIP menekankan pentingnya masyarakat merujuk pada sumber resmi dan badan publik terkait menyampaikan informasi terbuka,

Menurut Arya, yang merupakan komisioner termuda dalam sejarah KIP RI, untuk meminimalisir perbincangan netizen tidak didominasi hoaks, disinformasi dan misinformasi lebih baik masyarakat mengakses informasi publik dari kementerian/lembaga resmi terkait.

"Tujuan keterbukaan informasi publik kan meminimalisir bobot hoaks, disinformasi, misinformasi atau malinformasi. Jadi, lebih baik masyarakat tahu informasi publik terkait penganugerahan gelar kehormatan dan alasan pertimbangan mengenai pemberian gelar kehormatan itu, bisa serinci apapun. Termasuk hasil pembahasan dan verifikasi dari dewan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. Itu lebih baik daripada mengonsumsi perbincangan yang referensinya hoaks," paparnya.

Arya menjelaskan bahwa apabila ada bagian yang perlu dikecualikan tentu tetap menjadi hak badan publik terkait. Apabila dalam dokumen informasi publik tersebut ada bagian yang berkaitan kepentingan melindungi rahasia negara, rahasia dagang atau rahasia pribadi silakan dikecualikan.

Prinsip keterbukaan ini juga mengacu pada undang-undang lain.

"Klausul keterbukaan informasi publik ini juga yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Dalam Pasal 2 huruf (h) menyebutkan bahwa Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan diberikan berdasarkan asas keterbukaan," ujarnya.

Arya menambahkan bahwa KIP ingin mengedukasi masyarakat memiliki hak untuk tahu dan badan publik memedomani prinsip publisitas dan kewajiban merespon apabila ada permintaan mengenai penjelasan dan alasan pemberian gelar tersebut.

Dalam undang-undang tata aturan pembentukan perundang-undangan bahwa setiap peraturan perundang-undangan wajib menganut asas publisitas yaitu agar diketahui oleh publik. Maka Keppres pun tentu menjadi informasi terbuka. Sandarannya ada Undang-Undang Nomor 13/ 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Kalau pertimbangan, kajian akademik dan lainnya masuk informasi wajib tersedia setiap saat. Jadi mesti melalui permintaan informasi," demikian Arya.