BUMN dan Himbara Dorong Kopdes Merah Putih Lewat Skema Plafon Usaha

AKURAT.CO Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menegaskan komitmennya dalam mendukung program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi perdesaan.

Salah satu bentuk dukungan tersebut datang dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang akan memberikan plafon pembiayaan usaha, bukan dana tunai langsung.

Menteri BUMN, Erick Thohir menyatakan bahwa pemberian plafon ini penting untuk memastikan penggunaan dana yang terarah dan produktif. Skema ini dinilai lebih aman dan tepat sasaran, sekaligus memberi keleluasaan bagi koperasi desa untuk berkembang secara mandiri.

“Himbara memberikan plafon. Itu berulang-ulang kali saya sampaikan, bukan memberikan dana cash, tapi plafon untuk berusaha,” kata Erick di Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Baca Juga: Potensi Besar Kopdes Merah Putih: Antara Janji Pemberdayaan dan Kabut Pendanaan

Plafon pembiayaan tersebut dipatok sebesar Rp3 miliar untuk setiap koperasi, dengan pengawasan ketat dari BUMN dan lembaga terkait.

Langkah ini, menurut Erick, akan dikombinasikan dengan skema asuransi dari Kementerian Desa, sebagai bentuk mitigasi risiko apabila terjadi hambatan dalam pelaksanaan program.

“Kalau dari program koperasi ini sampai ada kendala, itu bisa saja dana desa dialihkan sebagai guarantor pembayaran berikutnya,” ujar Erick.

Ia juga menegaskan bahwa pengalihan tersebut tidak akan mengganggu porsi dana desa yang saat ini sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.

Pembangunan tetap berjalan, sementara sebagian kecil dari alokasi tersebut digunakan untuk menjamin kelangsungan program koperasi.

“Pembangunan infrastruktur di desa sendiri sudah banyak berjalan. Ini yang akan dialihkan sebagian untuk menopang program koperasi,” imbuhnya.

Baca Juga: Menkop Pastikan Kopdes Merah Putih Dibangun dengan Prinsip Kehati-hatian

Saat ini, Kementerian BUMN tengah mengaji dan memfinalisasi model bisnis Kopdes Merah Putih agar dapat diimplementasikan secara optimal dan berkelanjutan.

Pemerintah berharap model koperasi desa ini dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi akar rumput sekaligus menciptakan ketahanan pangan nasional.