Golkar Minta Subsidi Transportasi Jakarta Rp6,5 Triliun Dievaluasi

AKURAT.CO Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah provinsi memperketat efisiensi dan efektivitas penggunaan subsidi transportasi sebesar Rp6,50 triliun dalam Rancangan APBD 2027.

Besarnya anggaran itu dinilai harus sebanding dengan peningkatan kualitas layanan dan jumlah pengguna angkutan umum.

Permintaan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (19/10/2026).

Alokasi public service obligation (PSO) atau subsidi layanan publik untuk sektor transportasi itu setara 8,7 persen dari total belanja daerah. Anggarannya terdiri atas Rp4,82 triliun untuk Transjakarta, Rp1 triliun untuk MRT, dan Rp684,42 miliar untuk LRT.

Namun, tingkat penggunaan angkutan umum di Jakarta pada 2025 baru mencapai 23,63 persen.

Baca Juga: Pramono Pamer Transportasi Jakarta Peringkat 15 Dunia, Integrasi Angkutan Jadi Strategi Andalan

Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah menjelaskan dasar perhitungan subsidi per penumpang untuk setiap moda, target jumlah penumpang, serta indikator pelayanan yang digunakan untuk mengukur efektivitas anggaran.

Juga meminta kejelasan skema tarif terintegrasi yang direncanakan berlaku mulai 1 Januari 2027.

Menurut Fraksi Golkar, sistem tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing (ABT) perlu segera direalisasikan, agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.

Sistem tersebut belum berjalan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027.

Selain persoalan subsidi, Fraksi Golkar menyoroti pengawasan layanan Jaklingko, terutama agar operator tidak sekadar mengejar target jarak tempuh tanpa mengangkut penumpang.