Kejar Keanggotaan OECD 2028, Pemerintah Siapkan 3 Aturan Baru

AKURAT.CO Pemerintah mengebut pembenahan regulasi untuk memenuhi persyaratan keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Setidaknya ada 3 aturan strategis yang ditargetkan rampung pada 2027, mulai dari pemberantasan penyuapan pejabat asing hingga revisi aturan persaingan usaha.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, tiga regulasi tersebut menjadi prioritas pemerintah dalam mendukung proses aksesi Indonesia ke OECD.

Baca Juga: OECD Jadi Tameng RI Jaga Arus Investasi di Tengah Gejolak Global

Ketiganya mencakup pengaturan foreign bribery atau penyuapan terhadap pejabat asing, revisi Undang-Undang Statistik, serta revisi Undang-Undang Persaingan Usaha.

"Jadi, tiga hal itu yang tadi juga dibahas untuk menjadi prioritas guna diselesaikan tahun depan," kata Airlangga saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Salah satu pekerjaan rumah yang menjadi perhatian pemerintah adalah penyusunan aturan mengenai foreign bribery. Pengaturan tersebut diperlukan untuk memperkuat landasan hukum Indonesia dalam menangani praktik penyuapan terhadap pejabat asing.

Airlangga mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan ketentuan tersebut, termasuk melalui kemungkinan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Langkah ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kerangka hukum nasional dengan standar yang dipersyaratkan OECD.

Selain pemberantasan penyuapan lintas negara, pemerintah juga memprioritaskan revisi UU Persaingan Usaha. Airlangga menjelaskan regulasi yang berlaku saat ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Menurutnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengajukan usulan perubahan terhadap regulasi tersebut. Pembahasannya juga masuk dalam inisiatif legislasi DPR melalui Komisi VI.

Revisi aturan persaingan usaha diharapkan menjadi bagian dari pembenahan kerangka kelembagaan dan regulasi ekonomi Indonesia. Sementara itu, revisi UU Statistik juga masuk dalam daftar prioritas untuk mendukung penyelarasan kebijakan dan standar statistik nasional dengan kebutuhan proses aksesi OECD.