AKURAT.CO DJP bersikap kooperatif dan siap memberikan dukungan yang diperlukan sepenuhnya sesuai ketentuan, merespons penggeledahan dua ruang kantor DJP oleh KPK.
"Kami menghormati dan mendukung langkah KPK dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Untuk detail perkara dan penjelasan lebih lanjut, kami menyerahkan sepenuhnya kepada KPK." ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli.
Sebelumnya Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita sejumlah uang tunai saat menggeledah kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pada Selasa (13/1/2026).
Baca Juga: DJP Nonaktifkan Pegawai Tersangkut OTT KPK
Penyitaan tersebut diduga berkaitan dengan perkara suap penurunan nilai pajak PT Wanatiara Persada. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Dwi Budi, sebagai tersangka.
Selain uang tunai, penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang dinilai relevan dengan penyidikan.
“Penyidik mengamankan sejumlah uang yang diduga bersumber dari pihak tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara,” ujar Budi.
Penggeledahan dilakukan di dua ruangan di kantor DJP, yakni ruang Direktorat Peraturan Perpajakan serta ruang Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian.
Dari lokasi tersebut, penyidik turut menyita dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan konstruksi perkara.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1KDM dan Pramono Anung Sambangi Istana Pakai Dasi Biru di Tengah Kabar Gibran Mundur, Ada Apa?
- 2Moto3 Qatar: Hiroshi Aoyama Puji Manajemen Ban Veda Ega Pratama di Lusail
- 3Cek BSU November 2026 Pakai NIK KTP, Benarkah Bantuan Rp900 Ribu Sudah Cair?
- 4Kalender Jawa 8 November 2026: Watak Weton Minggu Dikenal Pekerja Keras
- 5Hotman Paris Bongkar Kejanggalan Putusan MK soal Ijazah Gibran: Tidak Berwenang, Kok Bahas Substansi?
- 6Gerakan Indonesia Baru Jadikan Sekretariat Wapres Posko Perlawanan Politik
- 7Tiga Kader PSI di Kabinet Prabowo Kompak Mundur dari Partai, Bestari Barus: Kami Terima, Tapi Merasa Kehilangan
- 8Mensesneg: Presiden Prabowo Tidak Menolak Niat Pengunduran Diri Wapres Gibran
- 9Dugaan Makar Diusut, Kepala Bakom: Prabowo Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu
- 10Prabowo Terima Surat Kepercayaan 11 Duta Besar LBBP Negara Sahabat, Ini Daftarnya









