Efisiensi Anggaran, Strategi Jitu Pacu Ekonomi Atau Ancaman Baru?

Namun, kebijakan ini menuai beragam tanggapan. Ada yang melihatnya sebagai strategi jitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tapi ada pula yang mempertanyakan dampaknya terhadap pelayanan publik dan stabilitas ekonomi. 

 

Pemerintah menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun pada tahun ini. Upaya ini dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari mengurangi perjalanan dinas, membatasi penggunaan alat tulis kantor, hingga menghemat penggunaan pendingin ruangan di kantor-kantor pemerintah.  

 

Tujuan utama efisiensi ini adalah mengalihkan dana ke sektor-sektor yang dianggap lebih strategis, seperti pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, serta pencapaian swasembada energi dan pangan.  

 

 

Namun, pemotongan anggaran ini berdampak cukup besar terhadap berbagai kementerian. Kementerian Pekerjaan Umum, misalnya, harus menghadapi pemotongan anggaran hingga 70%, sementara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengalami pengurangan sebesar 52%.

 

Tak heran jika banyak pihak mengkhawatirkan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi dan investasi swasta.  

Efisiensi anggaran yang cukup agresif ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan ekonom. Salah satu isu utama adalah kemampuan pemerintah dalam mendanai program makan siang gratis tanpa membebani keuangan negara.

 

Ada kekhawatiran bahwa penambahan utang untuk mendukung program ini bisa mempengaruhi peringkat kredit Indonesia, terutama di tengah pertumbuhan ekonomi yang melambat dan konsumsi domestik yang cenderung lesu. 

 

Ekonom Universitas Andalas, Efa Yonnedi, juga mengingatkan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan secara luas bisa memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.  

 

"Efisiensi ini harus dilakukan dengan hati-hati, karena pengeluaran pemerintah (government spending) adalah salah satu faktor utama yang menopang pertumbuhan ekonomi," ujar Efa dikutip dari Antara, Rabu (12/2/2025).  

 

Efa menambahkan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan pelayanan publik yang bersifat vital. "Misalnya, kalau anggaran untuk perbaikan jalan dipotong habis-habisan sampai jalanan jadi rusak parah, itu tentu tidak boleh terjadi," tambahnya.  

 

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Ahmad Alamsyah Saragih menilai bahwa pemangkasan anggaran harus dilakukan dengan strategi yang tepat agar tetap memberikan dampak positif bagi perekonomian.  

 

"Kementerian dan lembaga harus lebih fokus pada program yang punya dampak besar (high impact) tapi dengan biaya yang lebih rendah (low budget)," jelasnya.  

 

Ia juga menekankan bahwa teknologi digital harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mengurangi biaya-biaya seperti perjalanan dinas dan rapat kerja. "Dengan adopsi teknologi, koordinasi lintas daerah dan lembaga tetap bisa berjalan tanpa harus mengeluarkan biaya besar," tambahnya.  

 

Terakhir, menurutnya, efisiensi anggaran harus diikuti dengan realokasi dana ke program yang dapat memberikan dampak luas bagi ekonomi, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

 

"Program ini bisa menciptakan banyak lapangan kerja dan memperkuat rantai pasok lokal. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa UMKM bisa terlibat secara aktif dalam program ini," jelasnya.  

 

Di sisi lain, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin, Arsjad Rasjid menilai yang tengah dilakukan Presiden Prabowo adalah bukan sekadar efisiensi, melainkan efisiensi dan effectiveness.

 

"Effectiveness adalah yang mana yang enggak efisien dia ambil, ditaruh di tempat atau pos yang lebih efektif misalnya MBG. Itu dampaknya besar loh. Kenapa? Beliau mengeluarkan itu untuk beberapa hal. Satu, mencapai kesehatan. Kedua, pendidikan. Dan me-manage mengenai bonus demografi kita,” kata Arsjad.

Selain itu, program ini juga diyakini dapat mendorong industri pangan dan rantai pasok yang lebih kuat.

 

"Dari situ nantinya membangun juga industri pangan. Pangan itu perlu logistiknya, perlu juga nantinya segala macam di dalam ekosistem itu, bisa yang besar sampai yang kecil," ujar Arsjad.

 

Dia mengingatkan ruang fiskal pemerintah sangat sempit. Oleh sebab itu, Arsjad tidak heran apabila pemerintah juga berharap investasi dari pihak swasta.

 

"Dana investasi pertama mesti datang dari kita sendiri dulu, pengusaha lokal yang harus percaya. Habis itu baru pengusaha luar juga," tukasnya.

Indonesia bukan satu-satunya negara yang sedang melakukan efisiensi anggaran. Sejumlah negara lain juga menerapkan langkah serupa untuk menjaga keseimbangan ekonomi mereka.

 

Amerika Serikat contohnya, dibawah kepemimpinan Donald Trump, AS membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang dipimpin oleh Elon Musk. Tujuannya adalah memangkas birokrasi dan menghemat anggaran negara. 

 

Kemudian Argentina, dimana setelah mengalami resesi selama dua tahun, Argentina diproyeksikan tumbuh 5% pada tahun ini. Reformasi fiskal yang diterapkan Presiden Javier Milei, termasuk pemangkasan anggaran, mendapat sambutan positif dari pasar keuangan.  

 

Beralih ke benua Asia, China & Vietnam juga menerapkan kebijakan efisiensi anggaran untuk menjaga stabilitas ekonomi. Mereka memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan benar-benar dimanfaatkan secara optimal, tanpa pemborosan.