Pajak Minimum Global Berlaku, DJP Undang 78 Perusahaan Multinasional

AKURAT.CO Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mulai mempersiapkan perusahaan multinasional di Indonesia untuk memenuhi kewajiban dalam penerapan pajak minimum global atau Global Minimum Tax (GMT) sebesar 15%.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengundang 78 wajib pajak yang merupakan entitas induk maupun anak usaha perusahaan multinasional.

Pertemuan tersebut membahas implementasi kebijakan sekaligus kewajiban pelaporan yang harus dipenuhi oleh kelompok usaha yang masuk dalam cakupan GMT.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto mengatakan, puluhan wajib pajak tersebut telah mendaftarkan diri secara sukarela melalui mekanisme self-assessment sebagai wajib pajak global.

Baca Juga: Kabar Baik! DJP Beri Keringanan Denda Pajak hingga 100%, Cek 7 Jenis Sanksinya

“Dua hari lalu kami mengundang sekitar 78 wajib pajak. Itu merupakan entitas induk maupun entitas anak yang berhubungan di Indonesia,” kata Bimo dalam taklimat media di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).

Menurut Bimo, perusahaan yang masuk dalam skema tersebut nantinya memiliki kewajiban pelaporan khusus. Kewajiban itu mencakup penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Khusus dan Globe Information Return.

DJP juga menyiapkan mekanisme pelaporan dengan standar pengungkapan informasi yang diselaraskan antara Indonesia dan negara lain tempat entitas induk perusahaan multinasional berada.

Baca Juga: Rp12 Triliun Sudah Masuk, Ini Sasaran Baru Pajak Digital DJP

Penyelarasan tersebut diperlukan agar informasi perpajakan dari satu kelompok usaha dapat dilaporkan dengan standar yang sejalan di berbagai yurisdiksi.