Pemerintah Anggarkan Rp1,28 Triliun Untuk Program Satu Orang Satu Rekening ke 25 Juta Warga

AKURAT.CO Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah menyiapkan program satu orang satu rekening untuk memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat. Program ini menyasar sekitar 25 juta warga berusia di atas 17 tahun dari kelompok desil 1 hingga 4, dengan kebutuhan anggaran Rp1,28 triliun.

Airlangga mengatakan program tersebut ditargetkan meningkatkan indeks inklusi keuangan Indonesia dari 93,61% menjadi mendekati 99%. Data calon penerima disiapkan melalui dukungan BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI), dengan mengacu pada data sosial ekonomi yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) serta data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, kami siapkan program satu orang satu rekening. Dengan program satu orang satu rekening ini, inklusivitas keuangan kita mendekati 99 persen," kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Baca Juga: Fenomena 'Makan Tabungan' Makin Nyata: Saldo Rekening Kecil Tergerus 45 Persen dalam 8 Tahun

Menurut Airlangga, program tersebut tidak hanya berorientasi pada pembukaan rekening baru, tetapi juga ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan pemerintah dan mendukung kegiatan produktif masyarakat. "Jadi bukan soal hanya pembukaan rekening," ujarnya.

Program ini juga dirancang untuk mendukung penyaluran bantuan sosial dan stimulus pemerintah melalui rekening penerima. Pemerintah berharap akses layanan perbankan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menerima bantuan sekaligus menjalankan aktivitas ekonomi.

Inklusi Keuangan Indonesia Sudah 93,61%

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang diumumkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BPS, dan LPS, indeks inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61%. Sementara itu, indeks literasi keuangan tercatat sebesar 69,57%. 

Data tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan relatif lebih tinggi dibandingkan tingkat pemahaman mereka mengenai keuangan. 

Karena itu, perluasan kepemilikan rekening perlu disertai upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan secara bijak.

Airlangga menyampaikan pemerintah juga mengubah orientasi kebijakan keuangan inklusif dengan menitikberatkan pada kesejahteraan finansial keluarga. Pengukuran tersebut mencakup ketahanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan, kemampuan menghadapi guncangan ekonomi, serta rasa aman dalam mengelola keuangan.

"Orientasinya berubah. Kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya inklusivitas, hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening, tetapi Bapak Presiden sudah mengubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga," kata Airlangga.