Purbaya Buka Pintu Tambahan Anggaran untuk Penanganan Karhutla

AKURAT.CO Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah menyiapkan anggaran untuk menambah kebutuhan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Namun, pencairan tambahan anggaran masih menunggu pengajuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Purbaya mengatakan BNPB saat ini telah memiliki anggaran sekitar Rp5 triliun untuk penanganan bencana nasional. Kementerian Keuangan belum menambah anggaran tersebut karena BNPB belum menyampaikan kebutuhan biaya penanganan karhutla secara keseluruhan.

Baca Juga: Ongkir Kargo Bisa Naik 20 Persen, ASPERINDO Lapor Menkeu Purbaya

“Kami uangnya siap terus, tinggal Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) operasinya seperti apa,” kata Purbaya saat di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Menurut Purbaya, kebutuhan tambahan anggaran baru dapat dihitung setelah BNPB melakukan evaluasi terhadap perkembangan bencana di lapangan.

“BNPB belum kasih biaya total, kami nggak tahu berapanya. Kan ini masih terjadi, dia (BNPB) akan menilai ulang,” ujarnya.

Purbaya memperkirakan kebutuhan penanganan karhutla kali ini tidak akan sebesar anggaran yang diperlukan untuk penanganan bencana di Aceh. Ia menyebut kondisi di Aceh sebelumnya memiliki skala yang lebih besar.

Meski demikian, Kementerian Keuangan tidak menetapkan batas tertentu atas tambahan anggaran yang dapat diajukan BNPB. Pemerintah hanya meminta setiap pengajuan kebutuhan belanja dilakukan secara wajar dan tidak disertai manipulasi harga.

“Asal jangan di-mark up saja. Kalau untuk bencana kan pendekatannya beda dengan belanja biasa,” kata Purbaya.

Menurut dia, penanganan bencana memiliki karakteristik berbeda dari belanja pemerintah pada umumnya karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kebutuhan masyarakat yang terdampak.

“Bencana kan menyangkut hajat hidup orang banyak yang betulan mengancam kehidupan mereka. Jadi, kami akan beda pendekatannya dengan program-program yang lain,” lanjutnya.

Baca Juga: Purbaya Cek APBN Jabar, Belanja Modal Naik 115 Persen

Belum adanya tambahan anggaran bukan berarti pemerintah membatasi pembiayaan penanganan karhutla. Kementerian Keuangan masih menunggu perhitungan BNPB mengenai kebutuhan operasional di lapangan.

Posisi tersebut membuat besaran tambahan anggaran belum dapat ditentukan. BNPB perlu melihat perkembangan kebakaran, kebutuhan operasi, serta sumber daya yang diperlukan sebelum mengajukan tambahan pembiayaan.

Pemerintah sebelumnya juga telah mengambil langkah terpadu untuk menangani karhutla di sejumlah wilayah.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan penanganan karhutla dilakukan dengan melibatkan berbagai sektor dan didukung pengerahan sumber daya dalam jumlah besar.

Dalam sambutannya pada peluncuran Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) di PLTS Site Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Senin (25/8), Prabowo menyatakan pemerintah berharap kondisi karhutla di berbagai wilayah dapat segera terkendali.

“Saya berharap dalam satu dua minggu ini bisa selesai semua,” kata Prabowo.

Dengan demikian, pemerintah saat ini menjalankan dua sisi penanganan sekaligus. Di lapangan, sumber daya dikerahkan untuk mengendalikan kebakaran, sementara dari sisi anggaran, Kementerian Keuangan menyiapkan ruang fiskal apabila BNPB membutuhkan tambahan dana.

Besaran anggaran tambahan tersebut baru akan diketahui setelah BNPB menyelesaikan evaluasi dan mengajukan kebutuhan kepada pemerintah.