Tanpa Tambah Anggaran, Ekonomi RI Tumbuh Lebih Cepat

AKURAT.CO Pemerintah menilai percepatan pertumbuhan ekonomi nasional pada awal 2026 menunjukkan efektivitas strategi kebijakan fiskal yang tidak bergantung pada tambahan belanja negara.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa meningkatkan beban anggaran.

Pernyataan tersebut merespons capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 yang mencapai 5,61% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Baca Juga: Menkeu Purbaya: Coretax Ubah Struktur Pelaporan Pajak

“Dengan anggaran yang sama, tanpa tambahan dana, kita bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu.

Capaian tersebut melanjutkan tren penguatan ekonomi sejak 2025. Pada triwulan I 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat 4,87% (yoy). Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 5,39% (yoy) pada triwulan IV 2025, sebelum mencapai 5,61% pada awal 2026.

Dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 5% dalam beberapa tahun terakhir, angka tersebut mencerminkan adanya akselerasi yang relatif signifikan.

Salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan adalah optimalisasi likuiditas melalui sektor perbankan. Pemerintah memindahkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Bank Indonesia ke perbankan nasional dengan nilai mencapai Rp300 triliun.

Kebijakan ini bertujuan memperkuat fungsi intermediasi perbankan, yakni meningkatkan penyaluran kredit ke sektor riil. Dengan demikian, aktivitas ekonomi dapat terdorong tanpa perlu menambah belanja negara secara langsung.

Purbaya menyebut pendekatan tersebut sebagai mekanisme “invisible hand”, di mana pemerintah tetap berperan dalam menggerakkan ekonomi, namun tidak melalui ekspansi fiskal secara eksplisit.

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen, Menkeu Purbaya: Fundamental Masih Kuat

Diketahui, penempatan dana di perbankan diharapkan meningkatkan likuiditas lembaga keuangan, sehingga mendorong kredit kepada pelaku usaha, baik skala besar maupun UMKM.

Dalam konteks ini, perbankan menjadi saluran utama transmisi kebijakan fiskal ke sektor riil.

Kinerja ekonomi pada awal 2026 juga menunjukkan bahwa strategi tersebut berjalan seiring dengan pemulihan permintaan domestik dan aktivitas investasi.