Anggaran MBG Rp335 T Disisir, Pos Tak Efektif Terancam Dicoret

Demi Ermansyah | 21 Januari 2026, 22:00 WIB

AKURAT.CO Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan melakukan penyisiran menyeluruh terhadap anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap rupiah belanja negara benar-benar efektif dan tidak terjadi pemborosan anggaran.

Purbaya mengatakan anggaran MBG pada tahun anggaran berjalan tetap dipatok sebesar Rp335 triliun.

Namun, evaluasi rinci akan dilakukan untuk mengidentifikasi potensi pos anggaran yang tidak optimal, termasuk indikasi duplikasi belanja atau double counting.

“Minggu depan akan saya lihat line per line anggaran mereka. Nanti kami lihat mana yang double counting,” ujar Purbaya di Jakarta.

Ia mencontohkan pada rencana anggaran MBG 2025, terdapat alokasi pembelian kendaraan bermotor roda dua untuk mendukung implementasi program. Namun, hingga akhir tahun anggaran, masih ditemukan kendaraan yang belum terdistribusi secara optimal.

“Lumayan kan bisa saya coret (pos anggaran). Tapi saya akan lihat, masih ada atau nggak (pos anggaran) itu,” jelasnya.

Berdasarkan evaluasi awal Kementerian Keuangan, penyerapan anggaran MBG tahun lalu tidak mencapai pagu maksimal. Dari alokasi Rp71 triliun pada APBN 2025, realisasi per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp51,5 triliun atau 72,5%.

Dengan tren tersebut, Purbaya memperkirakan realisasi anggaran MBG pada tahun berjalan juga berpotensi tidak terserap penuh. Ia memproyeksikan kebutuhan riil anggaran berada di kisaran Rp200 triliun.

“Kalau kami hitung, paling Rp200 triliun juga cukup mungkin. Tapi nanti kami lihat. Kami akan lihat yang inefisien saja,” kata Purbaya.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tetap berkomitmen mendukung program MBG karena manfaat sosial dan ekonominya dinilai signifikan. Menurut catatan Kemenkeu, nilai manfaat langsung yang diterima masyarakat dari program MBG mencapai Rp43,3 triliun.

Dana tersebut digunakan untuk penyediaan makanan bergizi bagi siswa, balita, ibu hamil dan menyusui, serta guru dan tenaga kependidikan. Secara keseluruhan, program ini telah menjangkau 56,13 juta penerima manfaat dari target 82,9 juta orang di 38 provinsi.