Bos Anthropic Tolak Tekanan Pentagon Soal Penggunaan AI untuk Senjata Otonom

AKURAT.CO CEO Anthropic, Dario Amodei, menegaskan perusahaannya tak akan mengubah sikap soal penggunaan kecerdasan buatan (AI) oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat.

Ia bahkan siap menghentikan kerja sama jika diminta menyetujui hal yang dinilai bertentangan dengan nilai demokrasi.

Sikap tegas itu muncul setelah pertemuan dengan Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, yang membahas revisi kontrak penggunaan AI. Negosiasi tersebut dilaporkan berujung ancaman bahwa Anthropic bisa dikeluarkan dari rantai pasokan Pentagon.

Inti perdebatan terletak pada potensi penggunaan model AI Claude untuk pengawasan domestik massal. Selain itu, Pentagon juga disebut ingin membuka ruang pemanfaatan AI dalam sistem senjata otonom penuh.

Anthropic menilai dua skenario tersebut tidak pernah tercantum dalam kesepakatan awal kerja sama. Perusahaan khawatir teknologi AI dapat dipakai untuk menggabungkan data dalam skala besar hingga membentuk profil detail warga sipil.

"Ancaman ini tidak mengubah posisi kami: kami tidak dapat dengan hati nurani yang baik menyetujui permintaan mereka," ujar Amodei, dikutip dari BBC, Senin (2/3/2026).

Dalam konteks militer, Anthropic juga meragukan kesiapan teknologi AI saat ini untuk mengoperasikan senjata sepenuhnya tanpa campur tangan manusia. Menurut perusahaan, sistem AI modern belum cukup andal dalam mengambil keputusan kritis di medan perang.

Pihak Pentagon membantah kekhawatiran tersebut dan menyatakan bahwa aturan hukum sudah membatasi penggunaan AI secara berlebihan. Pejabat pertahanan juga menekankan pentingnya kesiapan teknologi demi menghadapi persaingan global, terutama dari China.

Bahkan, pemerintah AS disebut mempertimbangkan langkah hukum seperti Defense Production Act untuk memastikan kebutuhan pertahanan terpenuhi. Ada pula ancaman pelabelan Anthropic sebagai risiko rantai pasokan, yang bisa memutus akses perusahaan ke proyek pemerintah.

Ketegangan antara Anthropic dan Pentagon sebenarnya telah berlangsung selama beberapa bulan. Perdebatan ini mencerminkan tarik-menarik antara kepentingan keamanan nasional dan batas etika pengembangan AI.

Kasus ini menjadi sorotan karena dapat menjadi preseden baru bagi industri kecerdasan buatan global. Di tengah percepatan inovasi dan rivalitas geopolitik, perusahaan AI kini dihadapkan pada dilema antara peluang bisnis dan tanggung jawab moral.