DPR AS Larang Penggunaan WhatsApp di Perangkat Resmi Staf karena Alasan Keamanan

AKURAT.CO Pimpinan DPR Amerika Serikat melarang penggunaan WhatsApp di perangkat resmi stafnya. Keputusan ini diambil karena WhatsApp dianggap berisiko tinggi terhadap keamanan data oleh Kantor Keamanan Siber DPR.
Dikutip dari Reuters, Sabtu (28/6/2025), WhatsApp dinilai kurang transparan dalam melindungi data pengguna. Aplikasi ini juga tidak mengenkripsi data yang disimpan dan dianggap berpotensi menimbulkan ancaman keamanan.
Sebagai gantinya, staf DPR disarankan menggunakan aplikasi yang dinilai lebih aman seperti Signal, iMessage, FaceTime dan Microsoft Teams. Rekomendasi ini diberikan untuk meminimalkan risiko kebocoran data.
Baca Juga: Iran Minta Warganya Hapus Aplikasi di Tengah Perang dengan Israel, Ini Respon WhatsApp
WhatsApp menyatakan keberatannya atas larangan tersebut. Mereka menegaskan bahwa WhatsApp menggunakan enkripsi end-to-end secara default sehingga hanya pengirim dan penerima yang bisa membaca pesan.
Larangan ini muncul di tengah laporan adanya upaya peretasan terhadap sekitar 90 pengguna WhatsApp, termasuk jurnalis oleh Paragon Solutions, pembuat spyware asal Israel yang kini dimiliki perusahaan AS, AE Industrial Partners.
Penelitian juga mengungkap bahwa negara seperti Australia, Kanada, Israel dan Singapura kemungkinan menggunakan teknologi dari Paragon. Hal ini menambah kekhawatiran terkait penyebaran spyware secara global.
Meski dilarang, Meta tetap membela sistem keamanan WhatsApp yang dinilai unggul. Mereka menyebut aplikasi ini lebih aman dibanding beberapa aplikasi alternatif yang direkomendasikan DPR AS.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini



Terpopuler
- 1Demo BEM UI 28 Oktober 2026: Cek Lokasi, Jadwal, dan Informasi Terbaru
- 2Cara Daftar BLT Kesra Rp900 Ribu Akhir Oktober 2026, Cek Tahapannya
- 3UMKM Indonesia Bidik Pasar Global, LPEI Tawarkan Pembiayaan hingga Konsultasi Ekspor
- 4Lineup Jazz Goes to Campus 2026 Lengkap, Ada Kahitna hingga Maliq & D'Essentials
- 5Survei IPO: Gerindra Memimpin, PSI yang Diperkuat Jokowi di Posisi Sembilan
- 6KPK Tegaskan Tak Sita atau Terima Pengembalian Rp40 Juta dari PCNU Terkait Muktamar NU
- 7Kalender Jawa 28 Oktober 2026: Watak Weton Rabu Pon, Benarkah Dikenal Pekerja Keras?
- 8Link Live Streaming Garudayaksa vs Persib Bandung Malam Ini, Klik di Sini!
- 9KPK Ingatkan Nusron Wahid untuk Kooperatif dan Berharap Dukungan Penuh Pemerintah
- 10Geledah Kantor Pusat Djarum, KPK Dalami Penyimpangan Penerimaan Cukai Rokok




