Gibran Dikabarkan Ingin Mundur, Bagaimana Islam Mengatur Pengunduran Diri Pemimpin?

AKURAT.CO Pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya menjadi perhatian publik.

Keinginan tersebut disampaikan Gibran ketika bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana pada Selasa (10/11/2026), di tengah dinamika hukum dan politik yang berkembang terkait dokumen pendidikannya.

Terlepas dari perkembangan politik tersebut, muncul pertanyaan menarik jika dilihat dari perspektif Islam: apakah seorang pemimpin boleh mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir?

Dalam khazanah pemikiran Islam, kepemimpinan bukan sekadar kedudukan politik, melainkan amanah yang memiliki konsekuensi moral dan tanggung jawab besar. Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap amanah harus diserahkan dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisa [4]: 58).

Baca Juga: 5 Alasan Pimpinan Negara Boleh Dimakzulkan Menurut Islam

Ayat ini memperlihatkan bahwa kekuasaan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab. Seseorang yang menerima jabatan publik tidak hanya memperoleh kewenangan, tetapi juga memikul kewajiban untuk menjalankan kepentingan masyarakat secara adil.

Rasulullah SAW bahkan mengingatkan bahwa kepemimpinan merupakan tanggung jawab yang kelak dipertanyakan.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut memberikan pesan bahwa jabatan bukanlah ruang untuk mengejar kepentingan pribadi. Seorang pemimpin harus mempertimbangkan konsekuensi setiap keputusan, termasuk ketika memilih untuk meninggalkan kekuasaannya.

Lantas, bagaimana Islam memandang keputusan seorang pemimpin untuk mundur?

Dalam perspektif fikih siyasah, pengunduran diri dapat dibahas melalui prinsip amanah, kemaslahatan, dan tanggung jawab kepemimpinan. Islam tidak menetapkan bahwa seseorang harus mempertahankan jabatan dalam segala keadaan sampai masa tugasnya selesai. Namun, keputusan mundur juga tidak semestinya dilakukan tanpa mempertimbangkan hak masyarakat dan keberlangsungan pemerintahan.

Imam al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyyah menjelaskan berbagai keadaan yang memengaruhi keberlangsungan kepemimpinan, termasuk persoalan kelayakan, kemampuan, dan perubahan kondisi seorang pemimpin. Pemikiran ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan dalam Islam berkaitan erat dengan kapasitas dan tanggung jawab, bukan semata-mata status formal.

Di sisi lain, Rasulullah SAW juga memberikan peringatan mengenai ambisi terhadap jabatan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda:

إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Sesungguhnya kalian akan berambisi terhadap kepemimpinan, padahal kepemimpinan itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat."

Hadis ini mengingatkan bahwa kekuasaan bukan sesuatu yang patut dipertahankan hanya karena memberikan kehormatan dan pengaruh. Ada tanggung jawab besar yang menyertainya.

Dalam konteks tersebut, keputusan mengundurkan diri dapat menjadi pilihan yang dibenarkan apabila didasarkan pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya ketidakmampuan menjalankan amanah, pertimbangan moral, atau upaya menjaga kemaslahatan yang lebih luas. Sebaliknya, apabila pengunduran diri justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar, dampaknya juga harus diperhitungkan.

Salah satu kaidah fikih menyebutkan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah kerusakan didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

Kaidah ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan akibat suatu keputusan terhadap masyarakat luas.

Baca Juga: Hukum Memakzulkan Pimpinan Negara dalam Pandangan Islam

Pada akhirnya, Islam tidak mengukur kehormatan seorang pemimpin dari seberapa lama ia menduduki jabatan, tetapi dari bagaimana ia menjalankan amanah. Mempertahankan kekuasaan bukan satu-satunya bentuk tanggung jawab, sebagaimana mengundurkan diri juga bukan otomatis menjadi tanda kegagalan.

Yang terpenting adalah memastikan bahwa setiap keputusan politik, termasuk pengunduran diri, dilakukan secara bertanggung jawab, melalui mekanisme yang sah, dan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat.

Sebab, dalam pandangan Islam, kekuasaan adalah amanah yang suatu saat harus dipertanggungjawabkan, bukan kepemilikan yang dapat dipertahankan tanpa batas.