Islam Melarang Tindakan Main Hakim Sendiri, Ini Cara yang Dibenarkan Sesuai Syariat

AKURAT.CO Tindakan main hakim sendiri masih kerap terjadi di tengah masyarakat. Seseorang yang dituduh melakukan pencurian, penipuan, atau tindak kriminal lainnya terkadang langsung dihakimi massa tanpa melalui proses hukum. Bahkan, tidak jarang tindakan tersebut berujung pada kekerasan, penganiayaan, hingga hilangnya nyawa.

Dalam pandangan Islam, tindakan kriminal memang tidak boleh dibiarkan. Namun, penegakan keadilan tidak dapat dilakukan dengan cara melanggar hukum dan merampas hak orang lain. Islam mengajarkan agar setiap persoalan diselesaikan secara adil, bijaksana, dan tidak berdasarkan kemarahan.

1. Tidak Boleh Menghukum Seseorang Berdasarkan Tuduhan

Islam melarang umatnya menjatuhkan penilaian tanpa bukti yang jelas. Seseorang yang dituduh melakukan kejahatan tidak otomatis dapat dianggap bersalah sebelum kebenaran tuduhan tersebut dibuktikan.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 6 agar orang beriman melakukan tabayyun ketika menerima informasi dari pihak yang tidak dapat dipercaya, supaya tidak mencelakakan suatu kelompok karena ketidaktahuan.

Prinsip ini penting diterapkan dalam kehidupan sosial. Jangan sampai seseorang menjadi korban kekerasan hanya karena tuduhan, kabar viral, atau informasi yang belum terverifikasi.

Baca Juga: Bolehkah Menafsirkan Al-Qur'an Menggunakan ChatGPT? Ini Penjelasan Dar al-Ifta Mesir

2. Islam Melarang Tindakan Kekerasan dan Penganiayaan

Tindakan main hakim sendiri sering kali melibatkan pemukulan, pengeroyokan, perusakan barang, bahkan pembunuhan. Padahal, Islam sangat menjaga keselamatan jiwa dan melarang tindakan yang menimbulkan kerusakan.

Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain." (HR. Ibnu Majah).

Hadis ini menjadi salah satu prinsip penting dalam fikih Islam. Seseorang tidak dibenarkan melakukan kekerasan dengan alasan membalas kesalahan orang lain, terlebih ketika perkara tersebut belum dibuktikan.

3. Penegakan Hukuman Memerlukan Kewenangan

Dalam sistem hukum Islam, penjatuhan sanksi pidana tidak diserahkan kepada setiap individu atau kelompok masyarakat. Ada ketentuan, kewenangan, pembuktian, dan prosedur yang harus diperhatikan.

Karena itu, masyarakat tidak boleh mengambil alih kewenangan aparat atau lembaga peradilan dengan menjatuhkan hukuman sendiri. Jika menemukan dugaan tindak pidana, langkah yang tepat adalah mengamankan situasi secara proporsional dan menyerahkan persoalan kepada pihak berwenang.

4. Keadilan Tidak Boleh Dikalahkan oleh Kemarahan

Islam memerintahkan umatnya berlaku adil, bahkan terhadap orang yang tidak disukai. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 8:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

"Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa."

Ayat ini mengingatkan bahwa rasa marah, kecewa, atau benci tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan tindakan sewenang-wenang.

5. Utamakan Penyelesaian Melalui Jalur Hukum

Ketika mengetahui adanya dugaan tindak kriminal, masyarakat sebaiknya menghindari provokasi, tidak menyebarkan identitas atau tuduhan yang belum terbukti, serta melaporkan kejadian kepada aparat penegak hukum.

Baca Juga: Panduan Fikih dan Adab Islam Saat Menghadapi Terduga Kriminal

Apabila situasi membahayakan, keselamatan korban dan masyarakat harus menjadi prioritas. Mencegah pelaku melarikan diri dapat dilakukan secara wajar tanpa melakukan penganiayaan atau tindakan yang melampaui batas.

Pada akhirnya, Islam tidak membenarkan kejahatan, tetapi juga tidak membenarkan kekerasan atas nama keadilan. Tindakan main hakim sendiri justru berpotensi melahirkan kezaliman baru dan merugikan orang yang belum tentu bersalah.

Keadilan bukanlah tentang siapa yang paling kuat menghukum, melainkan bagaimana kebenaran dibuktikan dan hak setiap orang dilindungi. Karena itu, masyarakat perlu membangun kesadaran bahwa penegakan hukum harus dilakukan melalui mekanisme yang adil, bukan melalui amarah dan tindakan massa.