Marak Korupsi di Indonesia, Ini Hukum Tata Negara Islam yang Ideal

AKURAT.CO Korupsi masih menjadi persoalan serius dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Praktik penyalahgunaan jabatan, penyelewengan anggaran, suap, hingga manipulasi kewenangan bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Di tengah persoalan tersebut, muncul pertanyaan menarik: bagaimana Islam memandang tata kelola negara yang bersih dari korupsi?

Dalam khazanah pemikiran Islam, penyelenggaraan negara tidak sekadar berkaitan dengan pembagian kekuasaan atau mekanisme administrasi pemerintahan. Negara juga memikul tanggung jawab moral dan hukum untuk mewujudkan keadilan, menjaga kemaslahatan masyarakat, serta melindungi hak-hak publik. Prinsip-prinsip tersebut menjadi bagian penting dalam kajian siyasah syar'iyyah atau politik ketatanegaraan Islam.

Salah satu prinsip utama dalam tata negara Islam adalah amanah. Kekuasaan bukanlah hak istimewa yang dapat digunakan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, atau kelompok tertentu. Sebaliknya, jabatan merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan demi kepentingan masyarakat.

Allah SWT berfirman dalam QS. an-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."

Ayat ini memberikan landasan etis bahwa pengelolaan kekuasaan harus berorientasi pada amanah dan keadilan. Dalam konteks pemerintahan modern, prinsip tersebut dapat diterapkan melalui rekrutmen pejabat berdasarkan kompetensi dan integritas, pengelolaan anggaran secara transparan, serta penegakan hukum tanpa diskriminasi.

Selain amanah, Islam juga melarang keras praktik mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

Ayat tersebut secara tegas mengecam pengambilan harta secara tidak sah dan praktik suap untuk memperoleh keuntungan melalui kekuasaan. Dalam konteks ketatanegaraan, korupsi dapat dipahami sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik sekaligus pelanggaran terhadap prinsip keadilan.

Rasulullah SAW juga memberikan peringatan keras terhadap praktik suap. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, disebutkan bahwa Rasulullah melaknat pemberi suap dan penerima suap. Pesan ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan uang untuk memengaruhi keputusan pejabat bukan sekadar persoalan administratif, melainkan juga persoalan moral dan agama.

Lantas, seperti apa tata negara Islam yang ideal untuk mencegah korupsi?

Pertama, kekuasaan harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan. Pejabat negara tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kolega, atau kelompok politiknya. Hukum harus berlaku bagi semua orang tanpa memandang jabatan dan kedudukan sosial.