Malaysia Melarang Pegawai Pemerintah Pakai Waze

AKURAT.CO Pemerintah Malaysia melarang pegawai sektor publik menggunakan aplikasi navigasi Waze karena kekhawatiran terhadap keamanan data dan kaitannya dengan Israel. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan kebijakan tersebut setelah pemerintah meninjau potensi ancaman keamanan siber yang berkaitan dengan aplikasi navigasi itu.

Larangan penggunaan Waze bagi aparatur sipil negara (ASN) Malaysia bertujuan melindungi informasi pemerintah dan data pribadi pengguna dari potensi penyalahgunaan. Kantor Perdana Menteri Malaysia menyampaikan alasan tersebut dalam pernyataan resmi pada Rabu.

Keputusan Malaysia melarang Waze bagi pegawai pemerintah diambil setelah rapat Komite Keamanan Siber Nasional yang dipimpin Anwar. Pemerintah Malaysia juga merekomendasikan aplikasi peta lokal, TuJu, sebagai alternatif bagi pegawai negeri.

Larangan Waze Berlaku untuk Seluruh Pegawai Negeri

Dalam instruksi yang diterbitkan pada Rabu, Sekretaris Utama Pemerintah Malaysia Shamsul Azri Abu Bakar memberitahukan seluruh pimpinan lembaga pemerintah bahwa larangan tersebut berlaku bagi semua pegawai negeri dan langsung efektif.

Kebijakan itu dilaksanakan sesuai keputusan Komite Keamanan Siber Nasional. Pemerintah menyatakan langkah tersebut diperlukan untuk mengantisipasi potensi ancaman terhadap keamanan informasi dan data pengguna.

Dalam pernyataannya, kantor Anwar menyebut kebijakan tersebut bertujuan melindungi informasi pemerintah dan data pribadi dari ancaman penyalahgunaan oleh rezim Israel.

Anwar, melalui unggahan di Facebook, turut menyarankan penggunaan TuJu, aplikasi pemetaan yang dikembangkan oleh otoritas jalan raya Malaysia, sebagai pengganti Waze.

Mengapa Malaysia Melarang Waze?

Waze merupakan aplikasi navigasi yang menyediakan petunjuk arah, perencanaan rute, serta informasi lalu lintas secara langsung. Aplikasi ini memanfaatkan sinyal satelit dan data yang dibagikan oleh para pengemudi untuk membantu pengguna menentukan perjalanan.