Diplomasi Parlemen RI Konsisten Dukung Palestina dan Dorong Perdamaian Sudan–Yaman

AKURAT.CO Indonesia menegaskan konsistensinya dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina serta mendorong penyelesaian damai konflik di Sudan dan Yaman melalui gencatan senjata, dialog politik, dan mekanisme multilateral.

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, mengatakan, Indonesia terus menyuarakan kepentingan kemanusiaan dan stabilitas kawasan melalui diplomasi antarparlemen di berbagai forum internasional.

Dalam refleksi kebijakan luar negeri 2025 dan outlook 2026, BKSAP secara aktif mengangkat sejumlah isu global sebagai studi kasus diplomasi parlemen, di antaranya Palestina, konflik Sudan, krisis Yaman, serta dinamika Timur Tengah yang melibatkan berbagai aktor kawasan, termasuk Uni Emirat Arab (UEA).

“BKSAP memandang isu-isu ini mencerminkan kompleksitas tantangan global yang menuntut pendekatan diplomasi yang aktif dan berimbang,” ujar Syahrul dalam keterangannya, Jumat (19/12/2025).

Di kawasan Indo-Pasifik, BKSAP menilai meningkatnya rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi tantangan nyata bagi pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif.

Menurutnya, Indonesia harus tetap membuka ruang kerja sama dengan semua pihak tanpa mengorbankan kemandirian serta kepentingan strategis nasional.

“Indonesia tidak boleh menjadi objek tarik-menarik kepentingan. Kita harus menerapkan hedging diplomacy: terbuka bekerja sama, tetapi tidak menjadi alat geopolitik pihak mana pun,” tegasnya.

Baca Juga: Masyarakat dan Media Bisa Laporkan Wilayah Bencana di Aceh–Sumatera yang Belum Terima Bantuan

Syahrul menambahkan, BKSAP terus membangun komunikasi antarparlemen untuk memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus mengawal arah kebijakan luar negeri pemerintah agar selaras dengan aspirasi masyarakat.

Selain isu global, BKSAP menekankan bahwa keberhasilan diplomasi harus memberikan manfaat langsung bagi rakyat.

Karena itu, perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri ditempatkan sebagai bagian tak terpisahkan dari agenda politik luar negeri nasional.

Ia menyoroti pentingnya penguatan perlindungan WNI, khususnya pekerja migran yang rentan terhadap penipuan, perdagangan manusia, dan deportasi paksa.

“Diperlukan sistem perlindungan yang lebih cepat, modern, dan berbasis perjanjian bilateral,” katanya.

Selain isu kemanusiaan dan perlindungan WNI, BKSAP juga menyoroti ancaman perubahan iklim dan kebencanaan, termasuk banjir besar di Sumatera.

Menurutnya, diplomasi Indonesia ke depan perlu memasukkan agenda climate diplomacy dan humanitarian diplomacy, mulai dari pemanfaatan teknologi satelit hingga penguatan pendanaan mitigasi global.

“Diplomasi Indonesia harus memperkuat posisi sebagai pemimpin Global South, berorientasi pada perlindungan rakyat, serta memastikan kerja sama luar negeri memberi manfaat nyata bagi ketahanan energi, pangan, pertahanan, teknologi, dan ruang siber,” jelasnya.

Ia menegaskan, diplomasi parlemen ke depan akan bergerak lebih tegas, berdampak, dan berorientasi pada hasil.

“Dengan pendekatan tersebut, Indonesia tidak hanya hadir dalam percaturan global, tetapi juga tampil sebagai negara yang diperhitungkan dan dihormati,” pungkasnya.

Baca Juga: Bertemu Gubernur Sulsel, Pramono Tawarkan Aplikasi JAKI hingga Kerja Sama Ketahanan Pangan