5.000 Kampung Nelayan Dikebut Sebelum 2029, Prabowo Siapkan Ribuan Kapal

AKURAT.CO Pemerintah menyiapkan perubahan besar di kawasan pesisir. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di berbagai daerah rampung sebelum 2029.

Program tersebut tidak hanya diarahkan untuk membangun permukiman nelayan, tetapi juga membentuk ekosistem ekonomi yang mendukung aktivitas mereka, mulai dari penyimpanan hasil tangkapan hingga distribusi ke pasar.

Prabowo menyampaikan target tersebut saat menghadiri peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat (18/9/2026) malam.

Ia mengatakan pemerintah menargetkan penyelesaian 1.300 kampung nelayan pada tahun ini. Jumlah tersebut kemudian ditambah dengan target pembangunan 2.000 kampung pada 2027 dan 2.000 lainnya pada 2028.

"Pokoknya para nelayan kita harus diurus karena dia menghasilkan protein untuk bangsa Indonesia, dia menghasilkan protein untuk anak-anak Indonesia," ujar Prabowo.

Konsep KNMP yang disiapkan pemerintah mencakup sejumlah fasilitas penunjang agar nelayan tidak kesulitan menjaga kualitas hasil tangkapan.

Prabowo menyebut pemerintah akan menyediakan ruang pendingin, fasilitas produksi es, hingga stasiun pengisian bahan bakar minyak.

Gudang dan kendaraan pengangkut juga disiapkan untuk membantu membawa hasil tangkapan dari kampung nelayan menuju pasar.

Dengan fasilitas tersebut, hasil tangkapan diharapkan dapat bertahan lebih lama dan memiliki akses pemasaran yang lebih luas.

Bahkan, Prabowo membuka kemungkinan pembangunan landasan penerbangan di sekitar kampung nelayan tertentu.

"Kalau perlu kita akan bikin lapangan terbang dekat kampung-kampung nelayan itu supaya ikan yang bernilai masih segar bisa diangkut dengan pesawat menuju pasar-pasar dunia," katanya.

Gagasan tersebut diarahkan untuk mempercepat distribusi ikan bernilai tinggi sehingga tidak kehilangan kualitas ketika dikirim ke pasar yang lebih jauh, termasuk pasar internasional.

Baca Juga: Geledah Kantor Summarecon, KPK Sita Dokumen SHGB hingga Bukti Elektronik Sengketa Tanah Bogor