SPMB Dibuka, Pemprov Jakarta Harus Prioritaskan Akses Pendidikan bagi Warga Tak Mampu

AKURAT.CO Komisi E DPRD Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta lebih serius memprioritaskan akses pendidikan bagi warga kurang mampu, di tengah ketatnya persaingan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Ketua Komisi E DPRD Jakarta, Muhammad Subki, mengatakan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah kerap menjadi pihak yang paling dirugikan dalam proses penerimaan siswa baru.

Kondisi tersebut dipengaruhi keterbatasan ekonomi, fasilitas belajar, hingga pemenuhan kebutuhan gizi yang berdampak pada daya saing siswa.

Baca Juga: Komisi X DPR Akan Panggil Mendikdasmen Bahas Keluhan dan Dugaan Kecurangan SPMB

"Keberpihakan kita kepada masyarakat kelas bawah itu harus menjadi prioritas," ujar Subki usai rapat pendalaman komisi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025 bersama Dinas Pendidikan, di Gedung DPRD Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Menurut dia, pemerintah perlu menghadirkan solusi yang lebih konkret agar siswa dari keluarga tidak mampu memperoleh kesempatan pendidikan yang setara. Untuk itu, Dinas Pendidikan diminta mengoptimalkan program afirmasi sebagai jalur khusus bagi kelompok rentan.

Dia mendorong penguatan berbagai program pendidikan yang berpihak kepada masyarakat kurang mampu, seperti Sekolah Rakyat dan sekolah berasrama (boarding school).

Menurutnya, program tersebut dapat menjadi instrumen untuk memperluas akses pendidikan bagi siswa dari keluarga prasejahtera.

"Apalagi ada program sekolah rakyat dari Kemensos, ada Program Sekolah Garuda," katanya.

Baca Juga: Pemprov Jakarta Siapkan Kuota 245.980 Murid Baru untuk SPMB 2026/2027

Selain itu, sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru saat ini belum berjalan merata dan tidak lagi sepenuhnya ideal. Meski masih dapat dipertahankan sebagai salah satu jalur penerimaan, dia meminta pemerintah memaksimalkan jalur afirmasi dan prestasi agar lebih banyak memberikan peluang bagi siswa yang membutuhkan.

Dia juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan SPMB masih memunculkan banyak keluhan dari masyarakat. Aspirasi tersebut kerap diterima anggota DPRD saat melakukan kegiatan reses di berbagai wilayah Jakarta.

"Komisi E meminta Dinas Pendidikan melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan penerimaan siswa baru agar akses pendidikan yang adil dan merata dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, terutama warga kurang mampu," tuturnya.