Biang Keladi Banjir Jakarta, Alih Fungsi Lahan hingga Program Pemerintah yang Terus Berubah

AKURAT.CO Komisi D DPRD Provinsi Jakarta menilai, penanganan banjir oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta masih jauh dari kata maksimal. Bahkan, masalah banjir di ibu kota telah menjadi persoalan klasik sejak zaman Kolonial Belanda.

"Ini persoalan lama yang makin kompleks. Alih fungsi lahan, penataan kota yang serampangan, dan perubahan lingkungan yang cepat memperparah keadaan," kata Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jakarta, Pantas Nainggolan, saat ditemui di Gedung DPRD Provinsi Jakarta, Jumat (11/7/2025).

Menurutnya, banyak masyarakat kini sudah kehilangan harapan terhadap upaya pengendalian banjir. Hal ini diperparah dengan pergantian kepemimpinan di Jakarta, yang kerap mengganti program sebelumnya dengan kebijakan baru yang belum tentu berjalan efektif.

Baca Juga: Pramono Gelontorkan Hampir Rp4 Triliun Bangun Infrastruktur Pengendali Banjir di Jakarta

"Infrastruktur banjir tidak berubah, sungai dan waduk tetap begitu-begitu saja. Tidak ada komitmen lanjutan," tegasnya.

Dia pun menekankan pentingnya rencana jangka panjang yang konsisten dan berkelanjutan. Dia menyindir bahwa sudah dua gubernur berganti, namun banjir tetap tak teratasi.

"Tanpa kepemimpinan yang berani dan tata kelola yang baik, banjir di Jakarta hanya akan jadi rutinitas musiman," ujarnya.

Dia juga mendesak Gubernur Jakarta, Pramono Anung, untuk mengambil langkah konkret. Menurutnya, penanganan banjir harus dilakukan secara bertahap dimulai dari jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang.

Baca Juga: Pramono Tawarkan Bantuan Pompa Penyedot Air Tangani Banjir di Banten dan Bekasi

Beberapa solusi yang ditawarkan antara lain:

- Evaluasi pejabat terkait penanganan banjir yang dinilai kurang maksimal,
- Optimalisasi sodetan Ciliwung dan Bendungan Sukamahi untuk mengendalikan debit air dari hulu,
- Normalisasi 13 sungai utama di Jakarta, khususnya Ciliwung, Pesanggrahan, dan Angke,
- Relokasi warga bantaran sungai secara manusiawi,
- Penambahan embung, waduk, dan danau buatan sebagai tampungan air sekaligus ruang terbuka hijau.

"Bayangkan, 13 sungai di Jakarta, tapi satu pun belum pernah ditangani tuntas. Ini hanya pesan, semoga berguna untuk kita ke depan," pungkasnya.