Mendagri Soroti Rendahnya Realisasi Anggaran DOB Papua, Sebagian Belanja di Bawah 20 Persen

AKURAT.CO Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengungkapkan, hampir seluruh pendapatan empat Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Namun, realisasi penggunaan anggaran di daerah-daerah tersebut masih tergolong rendah.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri per 27 Juni 2025, dari empat DOB Papua, Provinsi Papua Tengahmencatat realisasi pendapatan tertinggi sebesar 48,75 persen.

Di sisi lain, Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan realisasi terendah, yakni 14,76 persen. Sementara itu, Papua Selatan mencatat 23,17 persen, dan Papua Barat Dayasebesar 17,47 persen.

“Padahal pendapatan mereka hampir seluruhnya berasal dari dana pusat. Tapi realisasinya rendah karena belum terpenuhinya syarat penyaluran yang ditetapkan Kementerian Keuangan. Ini kendala teknis,” ujar Mendagri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Mendagri mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu untuk membentuk tim gabungan antara Kemendagri dan Kementerian Keuangan.

Tim ini akan memberikan asistensi teknisguna membantu pemerintah daerah di DOB Papua dalam mempercepat realisasi pendapatan dan belanja daerah.

“Kita ingin bantu agar syarat-syarat itu bisa segera dipenuhi sehingga dananya bisa cepat dicairkan dan dimanfaatkan oleh daerah,” ujarnya.

Tak hanya dari sisi pendapatan, realisasi belanja APBD di empat DOB Papua juga masih tergolong rendah.

Baca Juga: PCO Dorong Relawan Prabowo Aktif Suarakan Capaian Pemerintah

Berdasarkan data Kemendagri, Papua Pegunungan mencatat belanja sebesar 20,25 persen, Papua Selatan sebesar 18,09 persen, Papua Tengah 15,98 persen, dan Papua Barat Daya hanya 11,51 persen.

Tito mengungkapkan, salah satu penyebabnya adalah dinamika internal di pemerintahan daerah.

“Saya sudah cek langsung ke Gubernur Papua Tengah. Beliau ingin merombak sejumlah kepala dinas, sehingga proses belanja jadi terhambat. Saya minta, kalau memang mau ada perombakan, segera konsultasi dengan kita agar kita bisa bantu percepat,” jelasnya.

Mendagri menekankan pentingnya percepatan belanja APBD sebagai bagian dari stimulus ekonomi lokal yang berdampak langsung ke masyarakat serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga memaparkan perkembangan pembangunan infrastruktur di empat DOB. Ia menyebut bahwa pembangunan di Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya sudah menunjukkan kemajuan.

Namun, di Papua Pegunungan, proses pembangunan pusat pemerintahan masih terhambat karena belum adanya lahan yang disepakati.

“Nah, ini yang kita dorong agar segera diselesaikan. Kita akan kirim tim ke sana bersama Kementerian PUPR untuk dampingi dan bantu percepat pengambilan keputusan,” tegasnya.

Baca Juga: Kekuatan Tersembunyi di Balik Suara Lembut: Mengungkap Karakter Soft Spoken dalam Komunikasi dan Kepemimpinan