Perbaiki Kesejahteraan Masyarakat, Pramono Kaji Kenaikan Gaji Jumantik dan Dasawisma

AKURAT.CO Gubernur Jakarta, Pramono Anung, bertekad untuk mensejahterakan kader Juru Pemantau Jentik (Jumantik) dan Dasawisma, di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan Pramono, usai menghadiri kegiatan Apel Siaga Operasi Lintas Jaya 2025 di pelataran Monumen Nasional (Monas), pada Rabu (12/3/2025).

Menurutnya, tugas dan jerih paya kader Jumantik serta Dawawisma dalam merawat, menjaga dan meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta harus mendapatkan bayaran sepadan atas dedikasinya.

Baca Juga: Pramono Bakal Gabungkan Program Sarapan Gratis di Jakarta ke MBG

"Saya sendiri pasti berkeinginan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, terutama Jumantik dan Dasawisma," kata Pramono Anung.

Kendati demikian, politikus PDI Perjuangan itu belum dapat memastikan ihwal kenaikan honor yang didapat. Sebab, pihaknya, masih melakukan kajian untuk menentukan besaran honor yang pantas bagi kader Dasawisma dan Jumantik.

"Ada rencana (menaikkan gaji Jumantik dan Dasawisma) tetapi kita harus mengkaji lebih mendalam mengenai penganggaran dan sebagainya," ujarnya.

Secara terpisah, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ali Muhammad Johan, meminta agar dana operasional kader dasawisma dinaikkan, yang saat ini hanya Rp500 ribu per bulan sedangkan beban kerjanya cukup tinggi.

"Setiap turun ke masyarakat, banyak kader dasawisma yang mengeluhkan kecilnya OP (dana operasional) yang mereka terima," kata Ali di Jakarta.

Menurut dia, peran kader dasawisma sangat penting sebagai penggerak utama dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan untuk terlibat dalam pendataan dan menyampaikan informasi mengenai program Pemprov DKI Jakarta.

Baca Juga: Pramono Klaim Modifikasi Cuaca Berhasil Kurangi Curah Hujan di Jakarta

Dia mengatakan, beban kerja kader dasawisma cukup tinggi dan mereka selalu diminta bantuan untuk pemangku-pemangku wilayah setempat.

Apalagi, setiap kader dasawisma bertanggungjawab kepada 10-20 rumah untuk menyampaikan informasi program kerja Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Pemprov DKI Jakarta.

"Saya harap, Pemprov bisa menyesuaikan OP mereka karena pada akhirnya jika memang beban kerjanya luas, wajar juga ada kenaikan OP bagi dasawisma. Tentu kenaikan itu disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," tuturnya.