Sidang Kode Etik Lili Pintauli Ditunda, MAKI: Saya Harap Dewas Tegas
Koordinator MAKI Booyamin Saiman turut menyoroti penundaan sidang kode etik Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar.
Koordinator MAKI Booyamin Saiman turut menyoroti penundaan sidang kode etik Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman meminta Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar untuk segera mundur dari jabatannya terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik.
Masyarakat Antikorupsi Indoneisa (MAKI) mengkritisi upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencegah dan memberantas praktik korupsi di partai politik.
MAKI Boyamin Saiman melaporkan kasus dugaan tindak pidana korupsi atas rangkaian kegiatan importasi Bawang Putih tahun 2020 - 2021 ke KPK
Boyamin menilai langkah yang diambil Maming beserta kuasa hukumnya merupakan langkah yang perlu dihormati.
Perpindahan penanganan yang semula ditangani oleh Kejaksaan Agung dan akhirnya diserahkan kepada KPK inilah yang menjadi faktor lambannya pengumuman tersangka.
MAKI akan tetap mengawal perkara ini termasuk mencadangkan upaya gugatan Praperadilan
Hampir 500 miliar kerugian negara disetor KPK ke kas negara tahun 2021. Dan permulaan tahun ini 250 miliar
Bentuk apresiasi atas kinerjanya selama 2 tahun terakhir.
Boyamin Saiman menegaskan MAKI Sumsel bukan bagian dari pihaknya.
Koordinator MAKI Boyamin telah selesai diperiksa oleh tim penyidik KPK terkait kasus dugaan TPPU yang menjerat Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman telah hadir di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memenuhi panggilan pada Selasa (17/5/2022
Boyamin akan diperiksa sebagai saksi karena berkapasitas sebagai Direktur PT Bumi Rejo.
Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin sambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (26/4/2022).
Kejaksaan Agung harus kembangkan penyidikannya untuk tambah tersangka, baik perseorangan atau perusahaan
MAKI meminta KPPU menyita semua keuntungan dugaan kartel CPO
Gugatan itu buntut tak diumumkannya tersangka kasus mafia minyak goreng.
Pemerintah selayaknya mengevaluasi Dirjen Bea dan Cukai, untuk memulihkan citra, marwah, dan kinerja institusi di bawah Kementerian Keuangan.
Boyamin mengaku telah memberikan data tambahan bukti dugaan ekspor ilegal tersebut.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengantongi bukti awal dugaan penyimpangan tata kelola ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah yang membua