Menko Zulhas Tegaskan Tak Ada Moratorium Izin Ritel, Aprindo Minta Kepastian Usaha

AKURAT.CO Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan pemerintah tidak memberlakukan moratorium atau penghentian pemberian izin baru bagi usaha ritel di Indonesia.

Menanggapi penegasan tersebut, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meminta pemerintah pusat dan daerah memastikan kepastian regulasi serta iklim usaha yang kondusif.

Pernyataan itu disampaikan Zulkifli Hasan dalam puncak peringatan Hari Ritel Nasional (HRN) 2026 yang diselenggarakan Aprindo di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Rabu (11/11/2026).

Zulkifli meminta pelaku usaha ritel tidak khawatir terhadap isu moratorium izin yang belakangan menjadi perhatian industri.

"Saya tegaskan lagi, tidak ada moratorium izin baru untuk ritel di mana pun berada," tegas Zulhas di hadapan para pelaku usaha ritel.

Ia juga meluruskan persepsi mengenai keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai sebagian kalangan berpotensi menjadi pesaing ritel modern.

Menurut Zulhas, koperasi desa bukan supermarket, ritel, ataupun warung. Koperasi tersebut merupakan infrastruktur pemerintah yang salah satu fungsinya mendukung distribusi barang bersubsidi dan bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran.

Ia mencontohkan penyaluran LPG 3 kilogram dan pupuk bersubsidi yang selama ini melewati rantai distribusi cukup panjang.

Melalui koperasi desa, pemerintah ingin memperpendek rantai distribusi sekaligus memastikan subsidi diterima masyarakat yang berhak.

"Koperasi Desa Merah Putih itu bukan ritel, bukan supermarket, bukan warung. Itu koperasi desa yang menjadi infrastruktur pemerintah untuk barang-barang subsidi," jelasnya.

Selain menyalurkan subsidi dan bantuan pemerintah, koperasi desa juga diarahkan menjadi offtaker atau penyerap hasil produksi masyarakat, khususnya petani.

Menanggapi penegasan tersebut, Ketua Umum Aprindo Solihin mengatakan industri ritel ingin terus tumbuh, berinvestasi, memperluas jaringan usaha, dan menciptakan lapangan kerja.

Karena itu, kepastian regulasi dan iklim usaha yang kondusif menjadi kebutuhan penting bagi keberlanjutan industri.

"Kami tidak meminta keistimewaan. Kami berharap kepastian, kesetaraan, dan iklim usaha yang sehat agar seluruh pelaku usaha dapat berkembang," ujar Solihin.

Ia berharap harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, kemudahan perizinan, serta konsistensi kebijakan terus diperkuat.

Aprindo juga mendorong agar asosiasi dan pelaku usaha dilibatkan dalam pembahasan kebijakan yang berdampak langsung terhadap industri ritel.

Menurut Solihin, pertumbuhan industri ritel turut mendorong investasi, membuka lapangan kerja, memperluas distribusi produk, dan menggerakkan aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

Terkait penguatan Koperasi Desa Merah Putih, Aprindo menyambut baik upaya pemerintah membangun ekosistem ekonomi yang saling melengkapi.

Solihin menilai koperasi, UMKM, dan ritel modern memiliki kekuatan serta peran masing-masing yang dapat dikembangkan melalui kemitraan.

"Kami ingin ritel menjadi mitra pembangunan ekonomi daerah, bukan sekadar pelaku perdagangan," ungkapnya.

Solihin menambahkan, industri ritel siap berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029.

Kontribusi tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan investasi, penyerapan produk dalam negeri, kemitraan dengan UMKM, transformasi digital, dan penciptaan lapangan kerja.

Namun, ia mengingatkan pentingnya menjaga daya beli masyarakat karena konsumsi menjadi salah satu penggerak utama perdagangan, produksi, distribusi, dan investasi.

Puncak HRN 2026 merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang berlangsung sejak 2 November 2026.

Mengusung tema "Ritel Indonesia Maju: Menguatkan Produk Bermutu, Menggerakkan Ekonomi Indonesia", peringatan tahun ini melibatkan pemerintah, pelaku industri ritel, asosiasi, akademisi, mitra usaha, dan masyarakat.

Baca Juga: Torehkan Prestasi Nasional, Budi Luhur University Raih Gold Winner Anugerah Diktisaintek 2026