2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, IESR Desak Perbaikan Pasokan BBM dan Listrik

AKURAT.CO Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan pemadaman listrik berulang sepanjang 2026 menunjukkan kesenjangan antara target ketahanan energi pemerintah dan layanan yang diterima masyarakat.

Memasuki tahun ketiga pemerintah Prabowo-Gibran, IESR mendesak pembenahan pasokan sumber energi, termasuk BBM, pemulihan keandalan listrik, dan percepatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)100 GW dengan hasil yang terukur.

IESR mengapresiasi upaya pemerintah menjaga harga energi di tengah lonjakan harga minyak dunia, memperluas akses listrik, serta meluncurkan program pembangunan PLTS 100 GW.

Baca Juga: IESR Desak Prabowo Tetapkan Darurat Karhutla dan Atasi Kelangkaan BBM

Meski demikian, keberhasilan agenda ketahanan energi harus diukur dari ketersediaan eergi yang dapat diakses masyarakat sehari-hari.

Ukuran paling mendasar ketahanan energi adalah apakah masyarakat dapat memperoleh energi saat membutuhkan dengan harga yang mampu mereka bayar.

"Kelangkaan BBM dan pemadaman listrik yang berulang menunjukkan bahwa kemampuan menjaga pasokan dan distribusi energi masih perlu diperbaiki secara serius,” kata Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa dalam keterangannya, Selasa (20/10/2026).

Kelangkaan BBM di berbagai daerah sejak Mei 2026, termasuk di Malang Raya dan Bali pada Oktober, menunjukkan persoalan serius dalam pengelolaan cadangan operasional dan distribusi energi.

Gangguan ini berdampak langsung terhadap pekerja transportasi, pelaku usaha kecil, dan rumah tangga yang bergantung pada BBM bersubsidi.

Di sisi lain, ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM masih tinggi. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Juni 2026, kebutuhan bensin nasional mencapai sekitar 40 juta kiloliter per tahun.

Meski kapasitas kilang Balikpapan ditingkatkan, kebutuhan impor diperkirakan masih mencapai 20 juta kiloliter. Sementara itu, produksi minyak mentah dan kondensat pada Januari–Juli 2026 hanya mencapai 547 ribu barel per hari, masih jauh dari target 1 juta barel per hari.

3 Prioritas Perbaikan Ketahanan Energi di Tahun Ketiga Prabowo-Gibran

IESR menilai, ada 3 prioritas perbaikan pemerintahan Prabowo-Gibran. Pertama, pulihkan pasokan BBM dan benahi distribusi serta subsidi.

Pemerintah bersama Pertamina perlu menormalkan pasokan BBM seluruh wilayah terdampak, membuka informasi stok dan gangguan distribusi kepada publik, memperkuat cadangan operasional dan sistem peringatan dini, serta melakukan evaluasi independen atas rantai pasok pengadaan hingga penyaluran.

Kedua, memperbaiki keandalan sistem kelistrikan. Pemerintah perlu memastikan adanya audit teknis independen terhadap pemadaman besar dan gangguan berulang sepanjang 2026.

Hasilnya harus ditindaklanjuti dengan rencana perbaikan yang transparan dan terukur, termasuk penguatan jaringan transmisi dan distribusi, kesiapan pembangkit, cadangan operasi, serta penerapan teknologi jaringan cerdas dan penyimpanan energi.

Ketiga, mempercepat implementasi PLTS 100 GW dengan target yang terukur, termasuk pengurangan energi fosil.

Presiden perlu segera menetapkan Peraturan Presiden sebagai landasan pelaksanaan program, memastikan pembagian tanggung jawab antarinstansi, dan menyelaraskan program dengan Rencana Umum Energi Nasional.

Pengembangan PLTS skala besar, atap, elektrifikasi desa, dan de-dieselisasi harus membuka ruang partisipasi pemerintah daerah, swasta, serta masyarakat dengan model pengadaan yang transparan dan kompetitif.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan, masyarakat membutuhkan perbaikan nyata yakni BBM tersedia, listrik andal, dan biaya energi tetap terjangkau.

"Percepatan energi terbarukan harus menghasilkan perbaikan tersebut, bukan agenda yang berjalan terpisah,” tutur Fabby.