Pemerintah Moratorium Izin Baru Penggunaan Air Tanah Jakarta

“Kami akan konsolidasi dulu dengan Pemda Jakarta,” ujar Yuliot saat ditemui di Kantor ESDM Jakarta, Rabu (8/1/2025).  

 

Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kondisi cekungan air tanah (CAT) di Jakarta yang mengalami kerusakan parah akibat eksploitasi berlebihan selama bertahun-tahun. Yuliot menyebutkan, CAT di Jakarta tidak hanya dalam kondisi kritis, tetapi telah tergolong rusak. 

 

Hal ini memaksa pemerintah untuk mengambil langkah pengendalian yang lebih tegas. "Untuk pengendalian itu, izin baru air tanah di Jakarta belum akan diterbitkan. Izin lama masih tetap berjalan, tetapi yang baru tidak akan dikeluarkan sampai ada solusi lebih lanjut,” jelasnya.  

 

 

Kerusakan air tanah di Jakarta telah memberikan dampak serius, salah satunya adalah penurunan permukaan tanah (land subsidence) yang semakin memperparah ancaman banjir rob di wilayah pesisir utara Jakarta.

 

Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut bahwa penurunan permukaan tanah di Jakarta terjadi setiap saat, dengan beberapa daerah mengalami penurunan hingga 10 cm per tahun.  

 

“Selama puluhan tahun, pengambilan air tanah yang masif telah menyebabkan land subsidence. Ini menjadi ancaman nyata bagi masyarakat pesisir yang selalu terancam bencana rob,” kata AHY.  

 

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah mendorong optimalisasi suplai air bersih dari sumber air permukaan. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur kini ditingkatkan kapasitasnya untuk memasok hingga 3.200 liter per detik. Suplai ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap air tanah.  

 

Selain itu, pemerintah juga mempercepat pembangunan SPAM Karian di Banten yang diharapkan segera beroperasi. Dengan adanya dua sistem penyediaan air ini, masyarakat di Jakarta diharapkan memiliki akses air bersih yang lebih memadai tanpa harus mengeksploitasi air tanah.  

 

“Jika suplai air bersih dari SPAM ini dapat ditingkatkan, kita dapat mengurangi pengambilan air tanah yang menjadi akar masalah kerusakan CAT di Jakarta,” tambah AHY.  

 

Langkah ini juga merupakan bagian dari strategi nasional untuk melestarikan sumber daya air dan memitigasi dampak perubahan iklim. Pemerintah berkomitmen untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan swasta, dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan penyediaan air bersih.  

 

Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap dapat mengendalikan eksploitasi air tanah, melindungi lingkungan, dan mencegah dampak bencana yang lebih besar di masa depan. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, serta partisipasi aktif masyarakat.