Dilema Dewan Logistik Nasional

Hefriday | 10 Oktober 2024, 12:33 WIB

AKURAT.CO Usulan pembentukan Dewan Logistik Nasional telah memicu diskusi di kalangan ahli ekonomi dan kebijakan. Pasalnya meski lembaga baru tersebut bisa menjadi solusi untuk mengatur peta jalan logistik nasional, menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, di sisi lain juga berpotensi mengerek beban fiskal.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, penambahan badan baru justru berpotensi meningkatkan beban fiskal negara. "Waduh kebanyakan badan. Kalo banyak lembaga malah banyak pengeluaran rutin. Jika hal ini terjadi maka beban APBN semakin berat," tegas Esther saat dihubungi Akurat.co, Kamis (10/10/2024).

Esther menilai bahwa pemerintah seharusnya fokus pada penguatan infrastruktur yang sudah ada, daripada membentuk lembaga baru yang dapat menjadi "cost center" tambahan. Menurutnya, masalah logistik bisa diatasi melalui pengaturan yang lebih baik di bawah Kementerian Perhubungan.

Dengan kebijakan yang tepat, seperti pengaturan tarif transportasi yang lebih murah atau pemberian subsidi, biaya logistik bisa ditekan tanpa perlu membentuk badan baru. "Kalo bicara logistik bisa diatur lewat Kementerian Perhubungan tarif transportasi agar biaya angkutan tidak mahal. Sehingga biayanya jadi lebih murah, apalagi kalo dikasih subsidi," jelas Esther.

Perdebatan ini memunculkan dilema antara menambah lembaga baru untuk menciptakan efisiensi, atau menjaga keseimbangan fiskal dengan memaksimalkan kinerja lembaga yang sudah ada, seperti yang disarankan oleh Esther.

Pemerintah kini dihadapkan pada pilihan antara inovasi struktural melalui pembentukan Dewan Logistik Nasional atau optimalisasi kebijakan logistik dengan memanfaatkan infrastruktur dan regulasi yang sudah ada.