Akurat Logo

Deddy Sitorus Kecam Wacana Tiga Wapres, Itu Pikiran Liar

Putri Dinda Permata Sari | 22 November 2026, 23:10 WIB
Deddy Sitorus Kecam Wacana Tiga Wapres, Itu Pikiran Liar
Anggota Komisi II DPR, Deddy Sitorus, menyebut usulan tiga wapres bertentangan dengan konstitusi. - Akurat.co/Putri Dinda Permata Sari

AKURAT.CO Usulan Ketua DPD, Sultan Bahtiar Najamudin, agar Indonesia memiliki lebih dari satu wakil presiden mulai memicu pro kontra berbagai pihak.

Anggota Komisi II DPR, Deddy Sitorus, menilai gagasan tersebut bertentangan dengan konstitusi dan tidak pantas disampaikan. Sekali pun masih sebatas wacana.

Ia mengingatkan, Pasal 4 Ayat 2 UUD 1945 secara tegas mengatur bahwa presiden dalam menjalankan kewajibannya dibantu oleh satu orang wakil presiden.

"Ini usulan yang disampaikan tanpa memahami isi undang-undang. Jelas-jelas bertentangan dan sangat tidak pantas meski sekadar wacana. Sungguh menyedihkan bahwa usulan itu disampaikan seorang ketua DPD karena Pasal 4 UUD RI sangat jelas mengatur bahwa 'Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, dibantu oleh satu orang Wakil Presiden'," jelas Deddy, kepada wartawan, Minggu (22/11/2026).

Politisi PDIP itu juga mempertanyakan apakah usulan tersebut disertai pemikiran untuk mengamendemen UUD 1945.

Baca Juga: Prabowo Gelar Rapat Internal Gerindra Jelang Pengusulan Nama Wapres

Menurut Deddy, perubahan konstitusi tidak semestinya dilakukan hanya untuk memenuhi kepentingan politik sesaat.

"Betapa kacaunya bangunan konstitusi kita jika UUD diubah untuk memenuhi hasrat politik sesaat. Itu pikiran liar," katanya.

Deddy menjelaskan, wakil presiden merupakan leader in waiting atau sosok yang harus siap menggantikan presiden ketika kepala negara berhalangan menjalankan tugas, baik sementara maupun tetap.

Karena itu, ia menilai keberadaan lebih dari satu wakil presiden justru berpotensi memunculkan persoalan ketika presiden berhalangan tetap.

Deddy mencontohkan kemungkinan terjadinya konflik di antara para wakil presiden yang saling bersaing untuk menggantikan posisi kepala negara.

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.