Gema Bangsa Sarankan Gibran Mundur dengan Ksatria dan Terhormat

AKURAT.CO Sekretaris Jenderal DPP Partai Gema Bangsa, Muhammad Sopiyan, menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya secara terhormat untuk menjaga stabilitas nasional dan menghindari polemik berkepanjangan terkait persoalan ijazah.

Sopiyan menilai polemik syarat ijazah Gibran telah mendapat penjelasan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Karena itu, ia meminta seluruh pihak mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik.

"Harus mengedepankan kepentingan bangsa dan stabilitas nasional di atas ego maupun manuver politik jangka pendek," kata Sopiyan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Menurut dia, polemik yang terus berlanjut hanya akan menguras energi publik untuk persoalan yang telah diputus melalui proses hukum.

Ia pun menilai dinamika politik saat ini membutuhkan kebesaran hati dan kedewasaan sikap para elite.

"Sehingga langkah mundur sebagai Wakil Presiden merupakan keputusan paling terhormat dan bijak yang semestinya diambil demi menjaga stabilitas serta kebaikan bangsa secara luas," ujarnya.

Sopiyan juga menilai rencana pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak lagi relevan.

Menurutnya, langkah tersebut berisiko memperpanjang polemik yang tidak produktif bagi masyarakat.

"Langkah paling kesatria dan bijak adalah mundur secara terhormat demi kebaikan bangsa. Memaksakan diri menguji keabsahan ke PTUN sudah tidak ada gunanya selain menambah polemik dan menghabiskan energi publik yang semestinya difokuskan untuk memajukan negeri," kata Sopiyan.

Ia menambahkan, legitimasi seorang pemimpin tidak hanya bertumpu pada aspek administratif, tetapi juga kepercayaan moral dan penerimaan publik.

"Ketika situasi sudah tidak lagi produktif bagi kemaslahatan negara maka tidak perlu memaksakan diri untuk mempertahankan posisinya hari ini," tegasnya.

Diketahui, pada Jumat (30/10/2026), MA mengabulkan gugatan yang diajukan Subhan Palal.

Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.

Sebelumnya, dalam pertimbangan putusan pada Selasa (6/10/2026), MK menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA.

Meski demikian, Gibran menyatakan tetap akan menempuh langkah hukum melalui PTUN. Pernyataan itu disampaikan setelah dirinya bertemu Presiden Prabowo Subianto.

Gibran mengaku mendapat saran dari Prabowo untuk melanjutkan perjuangan melalui jalur tersebut.

"Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo. Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung," kata Gibran kepada wartawan di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (10/10/2026).

Baca Juga: HMP Pemakzulan Gibran Bakal Dibawa ke Rapat Paripurna DPR Besok