Usai Bermalam di IKN, Presiden Prabowo Bertolak ke Malang Pagi Ini

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan malam di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Senin (12/1/2026).

Kepastian itu disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, menyusul rangkaian agenda Presiden di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sepanjang hari.

Sebelumnya, Prabowo menjalani kunjungan kerja di Banjarbaru pada pagi hari, kemudian melanjutkan kegiatan di Balikpapan pada siang hingga sore.

Menjelang petang, Presiden bertolak menuju IKN menggunakan helikopter kepresidenan dan mendarat di helipad Istana Garuda, kawasan inti pusat pemerintahan baru Indonesia.

Kedatangannya disambut langsung Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.

Teddy menjelaskan, bermalamnya Presiden di IKN menjadi bagian dari agenda kerja sebelum melanjutkan perjalanan ke Jawa Timur.

“Setelah agenda di Kalimantan, Presiden dijadwalkan bertolak ke Kota Malang pada Selasa pagi,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang berkembang di lingkungan pers, selama berada di IKN Presiden Prabowo direncanakan memimpin rapat internal serta menerima paparan langsung dari Kepala Otorita IKN terkait progres pembangunan kawasan ibu kota baru.

Baca Juga: Cara Membuat Tagar yang Relevan untuk Sebuah Artikel

Kunjungan ini memiliki arti khusus karena menjadi kali pertama Prabowo datang ke IKN sejak resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Sebelumnya, ia terakhir menginjakkan kaki di kawasan tersebut pada September 2024, saat masih berstatus presiden terpilih dan menjabat Menteri Pertahanan di era Presiden Joko Widodo.

Di bawah pemerintahan Prabowo, IKN ditargetkan mulai berfungsi sebagai pusat politik nasional pada 2028.

Seluruh aktivitas pemerintahan—mulai dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif—direncanakan berangsur pindah ke Nusantara dalam dua tahun ke depan.

Progres pembangunan pun terus berjalan. Otorita IKN telah menyelesaikan proses lelang dan penandatanganan kontrak pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif pada akhir 2025.

Kompleks legislatif akan berdiri di atas lahan seluas 42 hektare dengan fasilitas utama seperti Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, hingga museum dan perkantoran, dengan total anggaran mencapai Rp8,5 triliun.

Sementara itu, kawasan yudikatif dirancang di atas lahan 15 hektare untuk menampung gedung Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta Komisi Yudisial. Proyek ini digelontorkan anggaran sebesar Rp3,1 triliun.

Kehadiran Presiden di IKN menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan pembangunan ibu kota baru berjalan sesuai target dan menjadi pusat pemerintahan modern Indonesia di masa depan.