Pilkada Lewat DPRD Hanya Mempermudah Cukong

AKURAT.CO Wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD, dinilai hanya akan mempermudah para cukong dan elite ekonomi membeli kekuasaan di daerah. 

Komite Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) menegaskan, sistem Pilkada tidak langsung justru membuka ruang transaksi politik yang lebih murah, tertutup, dan rawan dikendalikan oligarki.

"Pilkada lewat DPRD hanya akan mempermudah para cukong membeli kepemimpinan daerah dengan harga yang lebih murah dan lebih aman dari sorotan publik," kata Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow, dalam keterangannya, Selasa (30/12/2025).

Baca Juga: Sekjen PAN: Pilkada Melalui DPRD Layak Dikaji, Tekan Politik Uang dan Dinasti

Dia menyatakan, dalih efisiensi anggaran dan penekanan politik uang yang dikemukakan sejumlah elite partai merupakan penyesatan logika publik.

"Masalah ongkos politik mahal itu akarnya ada pada perilaku elit dan tata kelola partai politik sendiri, bukan pada sistem pemilihan langsungnya. Mengubah sistem menjadi tidak langsung tak akan menghapus politik uang, melainkan hanya melakukan lokalisasi korupsi," tuturnya.

Menurutnya jika Pilkada dikembalikan ke DPRD, praktik jual beli suara tidak lagi menyasar pemilih secara luas, tetapi cukup dilakukan di ruang-ruang tertutup antar elite fraksi dan pimpinan partai. 

Kondisi ini dinilai jauh lebih berbahaya, karena mempersempit aktor transaksi sekaligus menurunkan biaya bagi pemodal besar. "Transaksi gelap yang tadinya menyasar massa, kini cukup dilakukan di meja elite. Ini justru membuat cukong lebih mudah dan lebih murah membeli kepemimpinan daerah," tegasnya.

Jeirry juga menilai para elite yang mengusulkan Pilkada melalui DPRD tidak memiliki posisi etik untuk menjadikan politik uang sebagai alasan perubahan sistem. Sebab, mereka selama ini dinilai menjadi pelaku sekaligus penikmat dari praktik politik uang dalam Pilkada.

"Sangat ironis dan munafik ketika politik uang dijadikan dalih untuk mencabut hak rakyat, padahal praktik itu dilanggengkan oleh elite itu sendiri," ujarnya.

Baca Juga: Pilkada Jalan Tengah: Gagasan Didik J Rachbini Melawan Politik Uang

Tepi Indonesia mengingatkan, Pilkada langsung merupakan mandat reformasi untuk memutus praktik 'dagang sapi' yang dulu marak di DPRD.

Mengembalikan pemilihan kepala daerah ke parlemen daerah, dinilai sebagai kemunduran serius demokrasi dan membuka kembali relasi transaksional antara kepala daerah dan elite partai.

"Hubungan akuntabilitas kepada rakyat akan putus. Kepala daerah berpotensi menjadi sandera dan petugas partai, bukan pelayan publik," ungkapnya.

Dia menegaskan, alasan biaya politik tidak boleh dijadikan pembenaran untuk merampas kedaulatan rakyat. Jika biaya Pilkada dianggap mahal, solusi yang harus ditempuh adalah perbaikan sistem, bukan pencabutan hak pilih langsung.

"Digitalisasi pemilu, reformasi pendanaan partai, dan penegakan hukum yang tegas terhadap politik uang adalah jalan keluar. Jangan rakyat yang dikorbankan," katanya.

Atas dasar itu, Tepi Indonesia secara tegas menolak wacana Pilkada melalui DPRD. Jeirry menilai, skema tersebut hanya akan memperkuat cengkeraman oligarki dan mempermudah para cukong mengendalikan kekuasaan di daerah.