Bahlil Sebut Golkar Lebih Dulu Usulkan Pilkada Lewat DPRD: Saya Pidatokan Sejak Desember 2024

AKURAT.CO Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menanggapi usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang ingin mengubah sistem pemilihan kepala daerah.

Menurut Bahlil, gagasan agar bupati/wali kota dipilih oleh DPRD dan gubernur ditunjuk oleh Presiden bukanlah hal baru, karena Partai Golkar telah lebih dulu menyampaikan ide serupa pada Desember 2024.

“Bukan saya yang sama dengan Cak Imin. Golkar sudah bicara itu duluan sejak HUT Golkar. Kami memang punya pandangan yang sama karena ada rasionalitas berpikirnya. Tapi saya sudah pidatokan itu sejak bulan Desember kemarin,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/7/2025).

Bahlil menjelaskan bahwa Golkar tengah menyusun berbagai opsi penataan ulang sistem demokrasi, termasuk pemilu legislatif (pileg) dan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Salah satu skenario yang dibahas adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, bukan secara langsung oleh rakyat.

“Yang saya maksud adalah keseluruhan. Baik pileg, pilkada, gubernur, bupati, wali kota. Salah satu opsi yang sedang kami rumuskan adalah pemilihan melalui DPRD,” jelasnya.

Menurut Bahlil, Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit mengatur bahwa pemilihan bupati dan wali kota harus dilakukan secara langsung. Yang diamanatkan hanyalah pelaksanaan secara demokratis.

Baca Juga: Prediksi Susunan Pemain Vietnam vs Indonesia: Jens Raven Ujung Tombak, Alfharezzi Buffon Starter

“Undang-undang tidak bilang harus langsung. Yang penting demokratis. Nah, demokratis itu tidak selalu berarti pemilihan langsung,” tegasnya.

Salah satu alasan utama Golkar mengusulkan skema pemilihan tak langsung adalah untuk meminimalkan konflik sosial di masyarakat akibat polarisasi politik saat pilkada.

“Kita cari instrumen yang baik, yang sesuai budaya ketimuran. Jangan sampai gara-gara pilkada, saudara jadi tidak saling sapa, tetangga jadi musuh, bahkan rumah tangga bisa cerai karena beda pilihan,” ungkap Bahlil.

Oleh karena itu, ia menilai perlu adanya introspeksi nasional mengenai sistem pemilu saat ini. Golkar, menurutnya, sedang melakukan kajian mendalam untuk mencari format terbaik yang seimbang antara demokrasi dan stabilitas sosial.

“Golkar sekarang sedang menyusun berbagai alternatif. Salah satunya memang pemilihan lewat DPRD. Tapi kami masih dalam proses kajian,” katanya.

Sebelumnya, Cak Imin mengusulkan agar sistem pilkada diubah karena dinilai terlalu mahal dan tidak efisien.

Ia mengacu pada hasil musyawarah nasional Nahdlatul Ulama (NU) yang merekomendasikan agar PKB mengkaji ulang pelaksanaan pilkada langsung.

"Seluruh kepala daerah habis biaya mahal untuk jadi kepala daerah, dan kadang tidak rasional. Ujung-ujungnya, pemerintah daerah juga belum bisa mandiri dan masih sangat tergantung pada pusat,” ujar Cak Imin di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Baca Juga: Eksekusi 4,25 Juta Ton Bauksit di Kepri, Pemerintah Kantongi Potensi Devisa Rp1,4 Triliun

Ia menawarkan dua pola: gubernur dipilih oleh pemerintah pusat karena berfungsi sebagai perwakilan pusat di daerah, sedangkan bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD karena dianggap lebih dekat dengan rakyat secara lokal.

“Gubernur ditunjuk pusat. Tapi bupati, karena bukan perpanjangan tangan pusat, dipilih oleh rakyat lewat DPRD,” ujarnya.