Masinton Pasaribu Dukung Arah Kebijakan Prabowo: Punya Semangat Sosialis dan Pro-Rakyat

AKURAT.CO Politikus PDI Perjuangan yang juga Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, menyatakan dukungannya terhadap arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai kebijakan-kebijakan tersebut berpihak pada rakyat kecil dan selaras dengan semangat sosialis dalam Pancasila.

Pernyataan itu disampaikan Masinton dalam acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi: Memperingati Reformasi 1998 di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (21/5/2025).

“Pembangunan negara itu memang sosialis, dan Pancasila itu sosialis. Presiden Prabowo, meski tidak secara eksplisit menyebut negara ini menganut sosialisme, tapi arah kebijakannya jelas ke sana,” kata Masinton.

Ia menyoroti dua program unggulan Prabowo yang dianggap merepresentasikan keadilan sosial: Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat.

Menurutnya, konsep 80.000 koperasi desa yang masing-masing didukung dana Rp5 miliar menunjukkan keberpihakan langsung pada masyarakat desa.

"Kalau dikalkulasi, itu berarti Rp400 triliun akan digelontorkan ke desa-desa. Ini langkah revolusioner,” ungkapnya.

Baca Juga: Kejagung Tetapkan Bos Sritex Serta Mantan Petinggi Bank BJB dan Bank DKI sebagai Tersangka

Masinton juga mengapresiasi konsep Sekolah Rakyat, yang menurutnya lebih dari sekadar penyediaan fasilitas pendidikan.

“Ternyata bukan hanya sekolah biasa. Anak-anak miskin ekstrem disiapkan asrama, guru, makan, dan tinggal di sana. Ini konkret menyentuh kebutuhan rakyat,” jelasnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan utama dalam realisasi program-program tersebut adalah lemahnya birokrasi.

“Pemimpinnya larinya kencang, tapi birokratnya masih jalan pelan. Saya alami itu langsung di daerah. Konsolidasi internal penting, bangun sistemnya dulu,” katanya.

Sebagai contoh, ia menyebutkan masih ada daerah yang belum mengadopsi digitalisasi, bahkan untuk absensi pegawai masih dilakukan secara manual.

Untuk memastikan tata kelola program berjalan bersih dan transparan, Masinton menegaskan komitmennya melibatkan aparat penegak hukum sejak tahap perencanaan.

“Saya sampaikan ke Kejaksaan dan KPK bahwa kami akan libatkan koordinator pencegahan korupsi dalam penyusunan anggaran dan program. Ini bentuk komitmen antikorupsi,” tegasnya.

Masinton menegaskan, semangat reformasi yang sejati adalah memastikan kebijakan negara benar-benar menyentuh rakyat, bukan hanya sekadar slogan.

Baca Juga: Merasa Selalu Lelah? Bisa Jadi Masalah Kesehatan Serius yang Diam-diam Mengintai