Wakil Bupati di Sultra Terseret Somasi Nikel Rp12,5 Miliar, Diminta Jelaskan Peran dan Aliran Dana

AKURAT.CO Nama wakil bupati di Provinsi Sulawesi Tenggara, berinisial HL, terseret dalam pusaran sengketa bisnis bijih nikel bernilai miliaran rupiah.

HL tercantum dalam surat somasi hukum yang dilayangkan pengusaha tambang, berinisial S selaku direktur PT MNJ, kepada PT HSI sebagai perusahaan penjual bijih nikel.

​Dalam dokumen somasi tertanggal 1 November 2026 yang dilayangkan melalui kuasa hukumnya, M. Try, S menyoroti kedudukan HL sebagai komisaris PT HSI yang memberikan persetujuan atas Akta Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel sebanyak 150.000 wet metric ton (WMT) senilai Rp12,5 miliar.

​Berdasarkan komparisi akta perjanjian tertanggal 4 November 2024, transaksi tersebut ditandatangani direktur PT HSI saat itu dengan persetujuan resmi dari HL selaku komisaris. Dalam akta pendirian perusahaan tahun 2022, HL juga tercatat sebagai komisaris sekaligus pemegang 1.750 lembar saham.

Pihak S menegaskan bahwa perjanjian tersebut tetap mengikat secara hukum meski terjadi perubahan susunan pengurus maupun pemegang saham di kemudian hari.

"Klien kami meminta HL menyampaikan penjelasan tertulis mengenai perannya, serta pertanggungjawaban penggunaan dana Rp12,5 miliar yang telah ditransfer ke rekening PT HSI," ujar Try, melalui keterangannya, Sabtu (14/11/2026).

Rincian dana tersebut meliputi uang muka (down payment) sebesar Rp10 miliar pada 8 November 2024, disusul dana persiapan peralatan Rp1 miliar pada 12 Februari 2025, serta dana persiapan armada dump truck Rp1,5 miliar pada 17 April 2025.

​Namun, sejak jadwal pengapalan dimulai pada 17 Desember 2024 hingga somasi dilayangkan, tidak pernah ada satu pun realisasi pemuatan maupun pengiriman bijih nikel ke tongkang (nol WMT).

​Selain persoalan dana macet, pihak S turut mempertanyakan kejanggalan lokasi pelabuhan muat (jetty) yang disepakati di wilayah Kolaka, sementara izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) pihak ketiga yang disebut penjual justru berada di Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara.

Perjanjian tersebut dinilai tidak mencantumkan nomor SK IUP-OP, titik koordinat tambang, hingga kejelasan izin jalur pengangkutan dan legalitas operasional jetty. Bidang usaha PT HSI dalam akta pendirian pun tercatat di sektor angkutan laut, sehingga legalitas perusahaan dalam menjual bijih nikel ikut dipertanyakan.

Baca Juga: Kejagung Periksa Saksi dari Kemendag dan Kemenhut dalam Korupsi Nikel PT CNI